Jakarta, CNBC Indonesia – Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) disebut bisa dilakukan melalui mekanisme private placement. Adapun implementasinya ditargetkan mulai kuartal II-2026.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang ingin dipercepat di pasar saham domestik. Ia menekankan sejumlah agenda reformasi, seperti pengaturan floating share, ultimate beneficial owner (UBO), hingga demutualisasi, diupayakan berjalan paralel.
Terkait target waktu, Misbakhun menyatakan implementasi pada kuartal II-2026 masih diupayakan. Ia pun buka suara terkait kemungkinan private placement sebagai alternatif mekanisme di samping Initial Public Offering (IPO).
“Pasti ada mekanisme macam-macam. Private placement karena pemegang saham yang lama kan harus melepas. Tentunya private placement,” ungkap Misbakhun dalam acara CNBC Market Outlook 2026 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Terkait kemungkinan pembentukan holding baru, Misbakhun menambahkan, wacana tersebut belum dirumuskan. Fokus utama saat ini adalah memastikan kepemilikan bursa dipegang pemegang saham yang kredibel dan memiliki struktur modal kuat.
“Soal pembentukan holding baru dan sebagainya itu kan kita masih belum merumuskan seperti apa. Karena demutualisasi itu kita ingin bahwa bursa dimiliki oleh pemegang saham yang kredibel, kuat dalam struktur modal,” jelas Misbakhun.
Untuk diketahui, demutualisasi BEI merupakan transformasi ataupun perubahan struktur lembaga yang semula bentuknya dimiliki oleh anggota atau perusahaan efek menjadi perseroan terbatas yang kemudian dapat saja dimiliki oleh publik sahamnya.
Tujuan dari demutualisasi ini untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola yaitu governance, meningkatkan pengelolaan yang lebih profesional, dan mengurangi risiko benturan kepentingan, serta meningkatkan daya saing global dari pasar modal Indonesia.
Adapun bentuk hukum pelaksanaan demutualisasi BEI ini adalah dalam bentuk peraturan pemerintah hingga rumusannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk PP.
(ayh/ayh)
Add
as a preferred
source on Google
