Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperkuat sinergi penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang sinergisitas di bidang penegakan hukum dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, Selasa (3/3/2026).
PKS tersebut diteken oleh Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono di Jakarta.
Kesepakatan ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan kerja sama sebelumnya yang telah diteken pada 14 Oktober 2020. Pembaruan dilakukan untuk memperkuat koordinasi menghadapi dinamika dan kompleksitas kejahatan di sektor jasa keuangan yang semakin berkembang.
Dalam perjanjian terbaru ini, ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, koordinasi penanganan tindak pidana, peningkatan serta pendayagunaan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana.
OJK dan Bareskrim menegaskan bahwa sinergi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga berkomitmen memperkuat langkah preventif maupun represif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi dan dampak luas bagi masyarakat.
Sinergi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat koordinasi antarpenegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan.
OJK dan Bareskrim menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
