Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mematok tiga kriteria investasi untuk mendorong program atau proyek pengembangan industrialisasi dan hilirisasi di Tanah Air. Ketiga kriteria ini yakni, permintaan, strategi, dan nilai tambah sumber daya.
Kriteria yang didorong sumber daya salah satunya adalah program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
“Seandainya selama ini kita hanya jual komoditi kita, added value rendah, itu SDA base, resources based economy. Nah, contoh kita yang punya competitive value yang sudah dilakukan selama ini adalah pertama tentunya nickel, kedua CPO,” terang Managing Director, Industrilization Danantara Ardy Mauwin saat kick off PINISI di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Selanjutnya adalah investasi karena dorongan permintaan, Ardy menjelaskan salah satunya untuk menggantikan impor. Inisiasi ini karena Danantara melihat bahwa permintaan domestik saat ini besar, namun didominasi oleh permintaan impor.
“Targetnya adalah kalau demand itu ada dan hanya being served by import, kalau kita bisa melakukan certain investment dan import kita-kita replace, GDP akan naik karena kita mengurangi import.”
Kemudian kriteria terakhir adalah investasi yang didorong karena strategi, misalnya ada kondisi tidak normal seperti saat ini.
“Ini biasanya di drive apakah itu gejolak politik, contohnya terkait dengan defense industry, auto industry. Hal-hal yang menjadikan kita bisa menjadi bangsa besar nantinya,” ucapnya.
Industrialisasi dan hilirisasi dikatakan Ardy akan membawa Indonesia berpindah kuadran dari negara yang mengandalkan Sumber Daya Alam menjadi negara industrialisasi dengan pemanfaatan teknologi.
“Jadi Pak Wamen cerita kalau pemerintah itu kapal, nah ini kita North Star kita mau kesana ini sebenarnya. Kenapa kita ingin pindah dari kuadran negara yang rely on sumber daya alam, resources rich nation, toward more capability driven, toward more technology driven,” kata Ardy saat kick off PINISI di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Niat tersebut, ucap Ardy, sebenarnya sudah ada sejak zaman rezim Soeharto atau 40 hingga 50 tahun yang lalu dan akan dilakukan saat ini.
“Sebenarnya usaha ini sudah dimulai dari 40-50 tahun lalu dari Jaman Pak Soeharto, ada Pak Habibie, unfortunately, kemudian there was a monetary crisis back in 1998,” jelas Ardy.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
