Jakarta CNBC Indonesia – Bursa mineral dan komoditas strategis rencananya akan dimulai pada 1 Januari 2027. Hal itu seiring dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang sudah disetujui menjadi UU.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kepada pewarta, di Gedung DPR, Jumat (5/6/2026).
Dia mengatakan ketentuan lebih rinci mengenai tata kelola, struktur pasar, hingga mekanisme pengawasan akan dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan setelah UU berlaku. Misbakhun pun menuturkan Komisi XI DPR RI akan membuka pendaftaran bagi pengawas dan komisioner bursa mineral.
“Begitu nanti UU (P2SK) ini berlaku, maka kita Komisi XI akan membuka pendaftaran komisionernya seperti apa, tetapi bursanya akan berlaku 1 Januari 2027. Dia menyiapkan persiapan sampai mengoperasionalkannya nanti,” jelas Misbakhun, dikutip Jumat (5/6/2026).
Misbakhun memastikan Indonesia akan membuat konsep terbaik bursa komoditas. Hal ini karena sudah banyak ditemukan di negara lain dan mereka bisa menjadi acuan Indonesia.
“Di belahan dunia yang lain, itu misalnya komoditas exchange itu seperti apa dan kemudian yang utama bagaimana itu ketemu konsep yang terbaik, dipercaya dan kredibel dan kemudian dijadikan acuan,” paparnya.
Adapun, Misbakhun menegaskan nantinya bursa mineral ini akan menjadi entitas yang berbeda dengan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Keduanya dipastikan memiliki fungsi yang berbeda.
“Tapi memang enggak bisa disamakan memang harus dipisah antara bursa mineral dan DSI,” tegas Misbakhun.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
