Jakarta, CNBC Indonesia-Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan kembali dana Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mampu meredam perang bunga dalam beberapa waktu terakhir.
“Jadi ini memang untuk agar suku bunga kemudian tidak melonjak,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/6/2026)
Dana tersebut sebelumnya ditarik oleh Kemenkeu pada Juni 2026 sebesar Rp110 triliun. Kemudian dikembalikan lagi ke Bank Indonesia (BI) seiring dengan arah kebijakan pengetatan moneter setelah suku bunga acuan naik.
Perubahan kebijakan muncul setelah perbankan menyampaikan keringnya likuiditas pada akhir pekan lalu. Sementara itu permintaan kredit mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan Bank Indonesia.
“Permintaan kredit itu sebenarnya tinggi. Cuma kalau likuiditas terbatas kan tentu saja dampaknya adalah bank juga berhati-hati untuk menyalurkan,” jelasnya.
Hingga akhir Mei, tambah Juda pertumbuhan kredit mencapai 11,5%. Pemerintah mengharapkan momentum tersebut berlanjut ke depannya.
Situasi perang bunga ini dikonfirmasi oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan & Resolusi Bank, Doddy Zulverdi.
Dia membeberkan kecenderungan bunga simpanan rupiah di seluruh kelompok bank sudah cenderung terus meningkat. Ia mengatakan kondisi ini merupakan respon perbankan terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan juga kondisi pasar keuangan yang terjadi, baik itu yang terjadi di global maupun di domestik.
Maka dari itu LPS meningkatkan tingkat bunga penjaminan (TBP) menjadi 3,75% untuk simpanan di bank umum dan 6,25% di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berlaku untuk periode 1 Juli hingga 1 September 2026.
Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, dengan mengalirkan dana dari BI kembali ke Bank HIMBARA, terjadi penciptaan uang beredar di sistem ekonomi yang sebelumnya terserap melalui instrumen pajak maupun penerbitan SBN.
“Langkah ini dirancang untuk membanjiri sistem perbankan guna menekan biaya dana,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia..
Kebijakan tersebut juga tidak hanya merangsang undisbursed loan menjadi disbursed, tetapi juga memperbaiki sentimen prospek ekonomi di mata investor asing sehingga menjadi sebuah katalis penting untuk mencegah capital outflow dan menjaga stabilitas depresiasi rupiah.
Meski demikian, Myrdal berharap perbankan tidak menggantungkan nasib kepada dana pemerintah, mengingat bisa ditarik sewaktu-waktu. Penempatan ini berbeda dengan suntikan modal atau Penanaman Modal Negara (PMN).
“Industri perbankan harus tetap agresif dalam memobilisasi dana pihak ketiga inti dan tidak menggunakan dana pemerintah ini sebagai substitusi dari fungsi intermediasi tradisional.”
(mij/mij)
Add
as a preferred
source on Google
