Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menemukan indikasi kecurangan di laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero).
Managing Director Stakeholders Management & Communications Rohan Hafas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil due dilligence ditemukan berbagai persoalan keuangan hingga tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Pihaknya juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang perlu dipahami, PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun,” kata Rohan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (3/6/2026).
Oleh karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.
Saat ini, Perseroan memprioritaskan untuk PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat.
Ditinggal Dirut
Sementara itu, Daud Joseph mengundurkan diri dari kursi utama direktur utama PT Pos Indonesia (Persero). Permintaan mundur telah diterima BUMN logistik tersebut pada 2 Juli 2026.
“Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan,” kata Corporate Secretary Iwan Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/2026).
Selanjutnya, PT Pos memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
Sebagai informasi, sebelum diangkat jadi dirut PT Pos, Joseph menjabat sebagai direktur operasional dan keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Pada Maret 2026, dia mengundurkan diri dari posisi tersebut karena diberikan amanat untuk memimpin PT Pos. Dia diangkat sebagai direktur utama PT Pos berdasarkan keputusan para pemegang saham Nomor 168 Tahun 2026/SK.065/DI-DAM/DO/2026 tanggal 11 Maret 2026.
Terkait pengunduran diri Joseph, Rohan mengatakan bahwa Danantara telah menerima surat pengunduran diri Daud Joseph sebagai direktur utama PT Pos.
Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, Joseph ditugaskan memimpin proses pembenahan PT Pos melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.
“Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental.
Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya,” kata Rohan
Pihaknya menghormati keputusan Joseph dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos.
Pendapatan Anjlok
Sebelum mundur dari kursi dirut PT Pos, Joseph sempat hadir dalam rapat di Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/6/2026). Dia menyampaikan bahwa pendapatan usaha PT Pos anjlok 20% pada 2025 menjadi Rp3,9 triliun.
“Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63% saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp 2,4 triliun, hanya tercapai Rp 1,5 triliun,” katanya.
Sehingga di EBITDA atau net income bahkan jauh dari target yang sebesar Rp 800 miliar hanya tercapai Rp 300 miliar.
Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik dibandingkan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2 triliun, kini hanya mampu sekitar Rp 600 miliar saja.
“Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya. Namun demikian layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram itu masih bertahan di angka Rp 1,8 triliun,” sebutnya.
Sementara pada layanan jasa keuangan seperti halnya pensiun, kredit, kemudian transfer untuk layanan-layanan tagihan itu juga masih bertahan di angka Rp 1,2 triliun. Layanan properti walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi kontribusinya terbilang kecil.
“Laporan-laporan ini adalah berdasarkan laporan keuangan unaudited yang saat ini masih dalam proses penyelesaian audit laporan keuangan yang akan kami sampaikan berikutnya ketika laporan keuangan audited ini sudah selesai dituntaskan,” tutupnya.
Daud menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir, kinerja keuangan perseroan menghijau karena didukung oleh proyek pemerintah.
Joseph memaparkan, pada tahun 2020, PT Pos dapat menghasilkan pendapatan mencapai Rp 5,4 triliun. Sejak 2020 hingga tahun 2025, pendapatan perusahaan terus meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi proyek pemerintah.
“Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan, yang disalurkan kepada warga masyarakat, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Joseph mengungkapkan bahwa pihaknya juga kehilangan ceruk layanan andalan, baik itu layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan kurir, bahkan layanan properti.
“Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,9 triliun,” ucapnya.
Menurutnya, PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali ke potensi inti bisnis.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
