Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 berada di kisaran 5,6 hingga 6,0% secara tahunan (year-on-year).
Adapun, proyeksi ini berada di atas target APBN yang ditetapkan sebelumnya dan ditopang oleh kinerja kuartal I-2026 yang tumbuh kuat di angka 5,61%. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi berada di kisaran 4,9 hingga 5,7%.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendekati 6% pada 2026. Keyakinan tersebut tumbuh dari harapan Purbaya ketegangan geopolitik di Timur Tengah bisa berkurang, sehingga tekanan ekonomi juga bis mereda.
“Itu mah optimis banget loh itu. Kalau 5% sih pasti tahun ini mungkin saya harapkan bisa tumbuh mendekati 6%,” kata Purbaya kepada CNBC Indonesia dikutip Senin (13/7/2026).
Jika harapan ketegangan geopolitik mereda menjadi kenyataan, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan memiliki ruang untuk mengalokasikan anggaran untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Di tengah optimisme pemerintah ini, ternyata sejumlah lembaga dunia sudah mempublikasikan proyeksi ekonomi Indonesia. Ada tiga lembaga yang telah merilis proyeksinya, yakni Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Bank Dunia
Bank Dunia (World Bank) memprediksi perekonomian Indonesia pada 2026 akan sedikit melambat, karena adanya tekanan dari global akibat ketidakpastian geopolitik. Dalam laporan riset terbarunya yang dimuat pada Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, ekonomi Tanah Air pada 2026 diperkirakan hanya akan tumbuh 5,0%
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 5,0% pada 2026, karena tekanan eksternal membebani investasi dan ekspor,” tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).
Namun pada periode 2027-2028, ekonomi Indonesia diprediksi akan kembali tumbuh 5,2%, seiring pulihnya konflik global dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Lebih rinci, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus tumbuh sekitar 5,0%, didukung oleh stimulus fiskal, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 8,7%.
Namun, ketergantungan pada belanja pemerintah dalam jangka pendek dapat membawa risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan biaya subsidi yang meningkat di tengah aturan fiskal yang berlaku.
Bank Dunia juga mengungkapkan jika konflik di Timur Tengah masih berlanjut hingga akhir 2026, maka gangguan pasar minyak mentah masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Jika kami mengasumsikan bahwa konflik Timur Tengah tetap terkendali tetapi berlanjut hingga 2026, gangguan pasar minyak dan gesekan pengiriman yang membuat harga minyak mentah Brent tetap tinggi di US$ 94 per barel lebih tinggi dari asumsi anggaran tahun 2026,” lanjut laporan tersebut.
Kondisi moneter global juga diperkirakan akan tetap ketat, dengan imbal hasil obligasi yang tinggi dan premi risiko yang rentan meningkat apabila ada guncangan baru.
Bank Dunia menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.
“Pemulihan ekonomi menuju level 5,2% pada 2027-2028 diperkirakan akan ditopang oleh membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi melalui Danantara, serta agenda deregulasi dan penghilangan hambatan usaha yang tengah dijalankan pemerintah,” ujar laporan tersebut.
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih banyak didorong stimulus dari sisi permintaan, termasuk belanja pemerintah dan berbagai program fiskal.
Tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas, dorongan tersebut hanya akan memberikan efek sementara dan tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2% pada periode 2027-2028 bergantung pada reformasi struktural,” imbuh laporan tersebut.
IMF
Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% hingga akhir 2026. Hal itu disampaikan World Economic Outlook (WEO) Update: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology edisi Juli 2026.
Dalam laporan itu, IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi RI stabil alias tidak berubah dari outlook edisi April 2026. IMF pun menyebutkan ketidakpastian kebijakan dan geopolitik diperkirakan masih akan tetap tinggi hingga 2027.
“Berdasarkan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 3,0 persen pada 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027,” tulis IMF dalam laporan tersebut, dikutip Senin (13/7/2026).
Sementara itu, prospek ekonomi Indonesia juga sejalan dengan rata-rata pertumbuhan kelompok negara berkembang di kawasan Asia (Emerging and Developing Asia) yang diperkirakan mencapai 5% pada 2026.
OECD
OECD merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 dan 2027 di tengah meningkatnya risiko global utamanya di Timur Tengah. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,7% pada 2026, sebelum meningkat menjadi 5,0% pada 2027.
“Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan akan menekan konsumsi serta investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” tulis OECD dalam laporan terakhirnya.
Menurut OECD, ekspor neto RI diproyeksikan tidak memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan ekonomi. Permintaan global yang lebih lemah terhadap sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia diperkirakan akan diimbangi oleh perlambatan impor seiring moderasi permintaan domestik.
Lalu, OECD memperkirakan inflasi RI meningkat menjadi 3,4% pada 2026 karena kenaikan harga energi global secara bertahap diteruskan ke harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih mempertahankan kebijakan pembekuan harga bahan bakar bersubsidi.
“Dari sisi kebijakan, kebijakan moneter diperkirakan tetap tidak berubah hingga akhir 2026. Hal ini karena kebijakan pembekuan harga BBM saat ini mampu meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik,” katanya.
Sementara itu, kebijakan fiskal diproyeksikan tetap bersifat ekspansif pada 2026. Menurut OECD, peningkatan belanja untuk subsidi energi dan program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan hanya sebagian diimbangi oleh kenaikan pajak serta pemangkasan belanja di sektor lainnya.
OECD menilai efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rumah tangga rentan.
Selain itu, percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional. OECD juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola Danantara sebagai entitas investasi dan holding milik negara agar dampak positif investasi yang dilakukan terhadap perekonomian dapat dimaksimalkan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
