Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait persiapan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Beleid tersebut mengatur bahwa kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis akan mulai diatur dan diawasi secara resmi terhitung 1 Januari 2027.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa nantinya akan ada Anggota Dewan Komisioner (ADK) khusus yang bertugas mengawasi jalannya bursa mineral dan komoditas strategis ini.
“Terkait pembentukan bursa mineral, amanat UU 4 2026 di situ disebut kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis diatur dan diawasi terhitung 1 Januari 2027, di mana nanti juga ada ADK khusus yang bertugas pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis,” kata sosok yang akrab dipanggil Kiki dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang digelar secara virtual, Selasa (4/8/2026).
Dirinya menjelaskan bahwa saat ini OJK bersama sejumlah pihak terkait masih dalam proses penyusunan kerangka untuk implementasi bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Di internal OJK sendiri, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) BMKS dan Komoditas Strategis.
“Tujuannya mempersiapkan kerangka pengaturan sektor BMKS, seperti misalnya menyiapkan infrastruktur pendukung, organisasinya, kesiapan SDM, tentu saja proses bisnis, pengaturannya, anggaran juga tentunya perlu disiapkan, teknologi informasi dan pendukung informasi,” ujar Kiki.
Ia menambahkan, proses penyiapan bursa mineral ini akan disampaikan secara lebih detail oleh OJK pada waktu yang memungkinkan ke depan.
Mengenai calon pimpinan ataupun kandidat yang akan mengawal bursa mineral dan komoditas strategis, Kiki menjelaskan bahwa berdasarkan UU yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan memilih calon yang disampaikan oleh Presiden.
“Kalau kita lihat di UU yang ada, DPR yang akan memilih calon yang disampaikan Pak Presiden,” pungkasnya.
(fsd/fsd)
