Jakarta, CNBC Indonesia – Tingginya level premi risiko investasi Indonesia, yang tercermin dari credit default swap (CDS) tenor acuan 5 tahun membuat surat utang yang dilelang pemerintah sepi peminat.
Berdasarkan data Refinitiv pada Kamis (29/10/2026), level CDS Indonesia masih betah di atas 100, yakni 103,48. Catatan ini sebetulnya lebih baik dari level kemarin sebesar 106,34, namun masih di level tinggi karena pada 14 Oktober 2026 masih di level 91,78.
Kepala Ekonom Josua Pardede mengatakan, imbas dari tingginya CDS ini langsung dirasakan pasar lelang surat utang pemerintah Indonesia. Total penawaran dari investor yang masuk turun cukup tajam dari Rp64,86 triliun pada lelang 13 Oktober menjadi hanya Rp31,09 triliun pada 27 Oktober, atau berkurang sekitar 52%.
Rasio penawaran terhadap target juga turun dari 2,16 kali menjadi hanya 1,04 kali. Bahkan, pemerintah menerima sekitar 66% dari total penawaran yang masuk, lebih tinggi dibandingkan sekitar 54% pada lelang sebelumnya.
“Artinya, penurunan nominal yang dimenangkan lebih kuat mencerminkan melemahnya permintaan investor, meskipun pemerintah kemungkinan juga berusaha membatasi penerimaan penawaran dengan biaya bunga yang terlalu mahal,” kata Josua kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (29/10/2026).
Josua menegaskan, kenaikan CDS menunjukkan investor meminta tambahan imbalan atas meningkatnya persepsi risiko Indonesia. Namun, CDS tidak secara langsung menentukan imbal hasil SUN berdenominasi rupiah karena investor juga mempertimbangkan risiko pelemahan kurs, kenaikan suku bunga global, inflasi, likuiditas, dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Dalam situasi rupiah mendekati Rp18.200 per dolar AS, harga minyak di atas US$115 per barel, serta ketidakpastian MSCI, investor menurutnya cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi, terutama untuk obligasi bertenor panjang.
Karena itu, langkah pemerintah membatasi serapan ketika biaya utang meningkat ia anggap dapat dinilai tepat sepanjang kebutuhan kas negara tetap terjaga.
“Hasil lelang SUN 27 Oktober 2026 memang dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pemerintah semakin berhati-hati dalam mengelola biaya utang di tengah meningkatnya risiko pasar, termasuk kenaikan CDS Indonesia yang telah mencapai sekitar 106 basis poin,” papar Josua.
Namun, ia memperingatkan, strategi tersebut hanya menunda biaya pembiayaan, bukan menghilangkan risikonya, apabila tekanan pasar berlangsung berkepanjangan.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan kas, mengatur komposisi tenor penerbitan, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan tanpa terlalu meningkatkan risiko pembiayaan ulang,” kata Josua.
Josua pun menyarankan pemerintah untuk saat ini memperkuat kredibilitas fiskal dan memulihkan kepercayaan investor agar premi risiko serta imbal hasil SUN kembali turun secara berkelanjutan.
“Dengan demikian, hasil lelang ini sebaiknya dibaca sebagai sinyal ganda: pemerintah berupaya menjaga disiplin biaya utang, tetapi pada saat yang sama menghadapi penurunan minat investor yang perlu segera direspons,” tuturnya.
Senada dengan Josua, Kepala Ekonom BCA David Sumual menekankan, CDS yang tinggi juga memberikan implikasi langsung terhadap naiknya permintaan imbal hasil atau yield yang tinggi dari investor.
Sebagaimana diketahui, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun melonjak tajam ke 7,706% pada Rabu kemarin. Posisi ini adalah yang tertinggi sejak 19 Mei 2020 atau enam tahun lebih.
Tingginya imbal hasil inilah yang menurut dia membuat pemerintah harus membatasi penetapan pemenang lelang surat utang, seperti yang terjadi pada 27 Oktober 2026. Pada hasil lelang saat itu, yang dimenangkan pemerintah hanya Rp 20,65 triliun, padahal target indikatifnya Rp 30 triliun, dan penawaran yang masuk Rp 31,09 triliun.
“Bid minta tinggi rate nya, jadi pemerintah batasi yang menang,” ucap David kepada CNBC Indonesia.
(arj/arj)
