Jakarta, CNBC Indonesia – Sanksi tegas mengintai puluhan saham yang tengah menjalani proses investigasi oleh otoritas pasar modal. Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan akan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan terhadap saham-saham tersebut.
Proses investigasi terhadap 30 saham tersebut masih berlangsung dan diperkirakan memakan waktu hingga 45 hari. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, BEI belum dapat mengungkapkan secara terperinci tahapan maupun hasil pemeriksaan karena proses investigasi harus berjalan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.
“Ya, karena ini kan proses yang sedang berjalan, ya, tentu kami tidak bisa ungkap prosesnya,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (11/11/2026).
Ia juga menegaskan, otoritas belum dapat menentukan hasil akhir investigasi sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan. Namun, apabila ditemukan unsur pelanggaran, BEI memastikan akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dan juga, tentu kita tidak, belum bisa menentukan output-nya, ya, karena harus sesuai dengan fakta-fakta, dalam proses investigasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi pada pemegang saham tertentu.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi 31 dari total 61 emiten yang masuk dalam daftar HSC dan diduga terindikasi melakukan tindak pidana di pasar modal.
Hasan menyebut, seluruh emiten yang masuk dalam pemeriksaan masih menjalani proses pendalaman. OJK berkomitmen menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik secara terbuka setelah penanganan masing-masing kasus selesai.
“Semuanya sedang dalam pemeriksaan. Nanti, seperti yang tiga kemarin (BREN, DSSA, dan CUAN), pada saatnya setelah pemeriksaan selesai, dari waktu ke waktu nanti akan kami publikasikan hasil pemeriksaannya,” ujar Hasan saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Selasa (21/10/2026).
Menurut Hasan, hasil pemeriksaan tersebut akan bermuara pada dua kemungkinan, yakni pihak yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
“Terbukti bersalah atau tidak terbukti,” katanya.
Meski demikian, Hasan menekankan bahwa OJK tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses pemeriksaan. Otoritas tidak dapat langsung menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa didukung bukti yang kuat.
Dengan demikian, proses investigasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah tindakan atau aktivitas tertentu benar-benar melanggar ketentuan di pasar modal.
Apabila pelanggaran terbukti dan seluruh hasil pemeriksaan telah lengkap, OJK akan mengumumkan hasil penindakan kepada publik. Sanksi maupun langkah penegakan hukum nantinya akan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.
(rob/rob)
