Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending.
Inisiatif tersebut dihadirkan untuk membangun industri fintech yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah eskalasi ancaman siber yang kian kompleks.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa para penyelenggara LPBBTI wajib bergeser dari sekadar fokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Agusman dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).
Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Selain itu, pedoman ini juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) agar perusahaan dapat mengukur tingkat maturitas sistem, memetakan kelemahan, serta merumuskan langkah perbaikan secara proporsional berdasarkan skala dan risiko masing-masing. OJK juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), asosiasi industri (AFPI dan AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter dalam penyusunan pedoman ini.
Etika Penagihan
Selain aspek teknologi, OJK turut menyoroti praktik operasional lapangan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Langkah ini dirancang untuk memastikan proses penagihan berjalan profesional dan beretika.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui rangkaian inisiatif ganda ini, OJK berharap industri LPBBTI nasional mampu memperkuat ketahanan operasional secara menyeluruh, sehingga dapat terus menyediakan layanan keuangan digital yang aman, bertanggung jawab, dan tepercaya bagi masyarakat.
(asr/asr)
