Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Aksi konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatra Utara.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.
Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan lembar keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatra Utara, Selasa (10/11/2026).
Triyoga mengatakan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.”
Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Penggabungan tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset akan melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40%.
Dengan penguatan permodalan tersebut, BPR Syariah diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, jangkauan layanan bank hasil penggabungan juga ditargetkan semakin luas hingga Kabupaten Mandailing Natal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra Utara.
Konsolidasi secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027, yakni penguatan struktur dan daya saing industri melalui akselerasi konsolidasi.
Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
(asr/asr)
