Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah reformasi pasar modal dengan mengadopsi sejumlah praktik yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo mengatakan, pemerintah ingin mendorong peningkatan valuasi emiten melalui reformasi tata kelola perusahaan, sekaligus memperkuat kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung kinerja perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Dradjad dalam pertemuan konsultatif Kemenko Perekonomian dengan pelaku pasar modal, termasuk BEI, KPEI, KSEI, asosiasi, perwakilan emiten, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Pertama, itu meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, itu kita ingin supaya terjadi valuing up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita,” ujar Dradjad dalam pertemuan tersebut.
Dia menjelaskan, Jepang melakukan reformasi melalui perbaikan tata kelola perusahaan, terutama pada tingkat direksi. Salah satu fokusnya adalah mendorong direksi emiten meningkatkan efisiensi penggunaan modal atau capital efficiency.
Dengan efisiensi modal yang lebih baik, kinerja perusahaan diharapkan meningkat sehingga nilai perusahaan ikut terkerek dan semakin menarik bagi investor.
Menurut Dradjad, pemerintah juga perlu mengambil peran melalui koordinasi kebijakan ekonomi yang mendukung peningkatan nilai emiten. Dalam pertemuan dengan pelaku pasar modal, muncul sejumlah usulan kebijakan yang perlu dikaji lebih lanjut.
Usulan tersebut antara lain mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil.
“Jadi dari Kemenko, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya,” katanya.
Berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Percepatan Penegakan Aturan
Selain peningkatan valuasi emiten, pemerintah juga mendorong percepatan penegakan aturan di pasar modal. Dradjad mengungkapkan, penanganan pelanggaran dan pengambilan keputusan di pasar modal perlu dilakukan lebih cepat. Pemerintah bahkan menggunakan praktik di negara lain sebagai pembanding, di mana proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dalam waktu satu hingga tiga minggu.
“Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu,” ujarnya.
Dia juga menilai terdapat kesalahpahaman mengenai pengawasan pasar modal Indonesia. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan BEI sebenarnya sudah berjalan, tetapi komunikasi mengenai keputusan dan tindak lanjut pengawasan masih perlu diperkuat.
“Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan, cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif,” kata Dradjad.
Pemerintah berharap peningkatan komunikasi tersebut dapat membuat pelaku pasar dan investor memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai langkah pengawasan serta penegakan aturan di bursa.
Sarana Tabungan Rakyat
Agenda ketiga yang didorong pemerintah adalah peningkatan edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham serta investor.
Dradjad menilai pasar modal kini memiliki peran yang semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, pasar modal tidak lagi hanya menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan, tetapi juga menjadi salah satu tempat masyarakat menyimpan dan mengembangkan asetnya.
Dia menyebut sekitar 15% penduduk usia produktif Indonesia telah masuk ke bursa, baik di pasar modal maupun pasar keuangan.
“Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal,” tuturnya.
Dengan semakin besarnya keterlibatan masyarakat, pergerakan pasar saham juga akan berdampak langsung terhadap nilai aset investor ritel.
Karena itu, pemerintah memandang perlindungan terhadap aset masyarakat di pasar modal sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.
“Naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara,” ujarnya.
Dradjad menegaskan pemerintah akan berupaya maksimal agar nilai aset masyarakat yang berinvestasi di pasar modal dapat terjaga.
Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan bahwa reformasi BEI sebenarnya telah mengalami kemajuan, terutama dalam aspek transparansi, likuiditas, dan pengawasan atau surveillance.
(haa/haa)
