Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah bank menyediakan fasilitas kredit multiguna bagi pegawai berpenghasilan tetap dengan menjadikan SK kepegawaian sebagai salah satu dokumen pendukung pengajuan. Salah satu profesi yang bisa memanfaatkannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski demikian, kepemilikan SK pengangkatan tidak serta-merta membuat permohonan kredit disetujui. Bank tetap melakukan analisis kelayakan kredit dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, status pekerjaan, besaran penghasilan bulanan, serta riwayat pembayaran pinjaman calon debitur.
Adapun plafon yang ditawarkan beragam tergantung banknya. Sejumlah bank menawarkan limit kredit maksimal dari angka Rp500 juta sampai ada yang Rp1 miliar.
Lantas, bank mana saja yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan SK Pegawai dan apa persyaratannya? Berikut merupakan penjelasannya dikutip dari keterangan resmi:
BRI Multiguna Karya
Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah BRI Multiguna Karya dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Produk ini merupakan fasilitas kredit bagi karyawan berpenghasilan tetap yang menerima pembayaran gaji melalui sistem payroll BRI untuk membiayai berbagai kebutuhan.
BRI Multiguna Karya menawarkan sejumlah keuntungan, mulai dari jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, proses pengajuan yang diklaim mudah dan cepat, hingga biaya kredit yang kompetitif. Bahkan, dana pinjaman dapat dicairkan dalam satu hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan fasilitas ini tidak mensyaratkan agunan.
Untuk mengajukan BRI Multiguna Karya, calon debitur harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun saat pengajuan. Khusus karyawan calon aparatur sipil negara (CASN), aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, batas usia minimal yang ditetapkan adalah 18 tahun.
Selain itu, pemohon harus berstatus sebagai karyawan aktif dan menerima gaji melalui payroll BRI atau bersedia memindahkan pembayaran gajinya ke bank tersebut. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi salinan identitas diri yang masih berlaku, salinan NPWP, SK asli sebagai karyawan tetap atau dokumen yang dipersamakan, serta slip gaji asli atau bukti penghasilan lainnya.
KRING BTN
Pilihan berikutnya adalah KRING BTN yang disediakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Fasilitas kredit multiguna ini ditujukan bagi pegawai ASN, BUMN/BUMD, TNI/Polri, hingga karyawan swasta dengan menggunakan SK pegawai sebagai salah satu dasar pengajuan.
Khusus ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN, fasilitas KRING BTN menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Produk ini memberikan suku bunga tetap atau fixed rate sebesar 5% selama lima tahun pertama, kemudian dilanjutkan dengan skema suku bunga mengambang (floating rate) yang meningkat secara bertahap sebesar 2% per tahun.
Adapun persyaratan pengajuan KRING BTN antara lain berstatus WNI dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Calon debitur dari kalangan ASN, BUMN/BUMD, dan TNI/Polri harus memiliki masa kerja minimal satu tahun, sedangkan pegawai swasta diwajibkan telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun.
Pemohon juga harus memiliki penghasilan tetap atau fixed income dan bekerja pada perusahaan maupun instansi yang telah menjalin kerja sama dengan BTN. Ketentuan lainnya mengikuti kebijakan dan persyaratan kredit yang berlaku di BTN.
Proses pengajuan KRING BTN dimulai dengan mengisi formulir permohonan kredit dan menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Setelah pengajuan diterima, BTN akan melakukan analisis kredit sesuai ketentuan sebelum kredit direalisasikan dan dapat digunakan oleh debitur.
KSM Mandiri
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga memiliki fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) bagi pegawai yang mempunyai penghasilan tetap atau profesi tetap. Pinjaman ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan, hingga renovasi rumah.
Mandiri KSM menawarkan suku bunga kompetitif, biaya kredit ringan, serta proses pengajuan yang diklaim cepat dan mudah. Dana dapat dicairkan dalam satu hari setelah dokumen lengkap diterima, dengan plafon pinjaman mencapai Rp1 miliar, tenor hingga 15 tahun, dan tanpa agunan.
Untuk persyaratan umum, pemohon harus merupakan WNI yang berdomisili di Indonesia dengan usia minimal 21 tahun. Usia maksimal pemohon juga harus memungkinkan kredit dilunasi sebelum memasuki masa pensiun, sementara penghasilan minimum yang disyaratkan sebesar Rp3 juta.
Pengajuan Mandiri KSM melalui aplikasi Livin’ by Mandiri secara khusus tersedia bagi nasabah yang terpilih. Adapun dokumen yang perlu disiapkan mencakup formulir aplikasi asli yang telah diisi lengkap dan benar, salinan e-KTP pemohon, serta salinan NPWP untuk pengajuan dengan limit di atas Rp50 juta.
Khusus pemohon non-payroll, bank juga mensyaratkan slip gaji asli atau surat keterangan penghasilan terakhir. Sementara itu, SK pengangkatan pegawai dari instansi dalam bentuk asli menjadi dokumen persyaratan khusus bagi anggota TNI/Polri.
BNI Flexi
Selain BRI, BTN, dan Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) juga menyediakan fasilitas pinjaman tanpa agunan melalui BNI Fleksi. Kredit tanpa agunan (KTA) ini diperuntukkan bagi pemohon perorangan, baik pegawai aktif, profesional, maupun nasabah BNI Emerald/Private, untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BNI Fleksi menawarkan sejumlah manfaat, di antaranya suku bunga kompetitif, tenor pinjaman hingga 15 tahun, serta plafon kredit maksimal Rp500 juta. Pengajuan kredit juga dapat dilakukan secara online melalui e-form BNI Fleksi Aktif tanpa mensyaratkan agunan atau jaminan.
Untuk persyaratan umum, pemohon harus berstatus WNI dan merupakan pegawai aktif dengan level minimal staf atau di atas pegawai dasar. Pemohon juga wajib telah menyalurkan fasilitas pembayaran gaji atau payroll melalui BNI, dengan usia minimal 21 tahun saat pengajuan, sedangkan CASN, ASN, TNI, dan Polri dapat mengajukan mulai usia 18 tahun.
BNI turut menetapkan batas usia maksimal saat kredit dilunasi, yakni 55 tahun atau sesuai usia pensiun bagi pegawai aktif. Sementara itu, anggota TNI/Polri memiliki batas maksimal 58 tahun atau sesuai usia pensiun, sedangkan pemohon dengan ketentuan usia pensiun tertentu dapat memperoleh batas hingga 65 tahun dengan melampirkan surat keterangan atau surat keputusan dari instansi maupun perusahaan berwenang.
Ketentuan masa kerja juga berbeda berdasarkan status dan tempat pemohon bekerja. Anggota TNI/Polri dihitung sejak diangkat sebagai anggota, sedangkan pegawai BUMN/BHMN/BUMD, lembaga tinggi, instansi pemerintah, CASN/ASN, dan perguruan tinggi negeri dihitung sejak berstatus pegawai tetap.
Adapun pegawai perusahaan multinasional, perusahaan swasta dalam negeri, maupun perusahaan swasta asing yang belum melantai di bursa atau go public diwajibkan memiliki masa kerja minimal dua tahun. Sementara itu, bagi pegawai perusahaan yang telah go public, masa kerja minimal yang disyaratkan adalah satu tahun.
Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan BNI Fleksi meliputi fotokopi KTP pemohon, fotokopi NPWP pribadi, serta slip gaji asli atau bukti penghasilan lainnya. Pemohon juga harus melampirkan fotokopi rekening koran atau tabungan tiga bulan terakhir, pas foto terbaru, fotokopi SK pengangkatan atau surat keterangan masa kerja dari perusahaan, serta surat pernyataan dan kuasa dari pemohon
(rob/rob)
