Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah.
OJK menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Dua tersangka itu berinisial TR, Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
“Keduanya diduga terlibat dalam penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberiannya. Dugaan penyimpangan terjadi pada Mei 2018 sampai September 2021,” demikian dikutip dari siaran pers, Jumat (13/11/2026).Perkara ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelum Tahap II, penyidik OJK sudah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU. Pada 11 November 2026, JPU memberi tahu bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21).
Penyidik menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang itu telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sangkaan alternatifnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut.
AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Perbankan Syariah dalam bentuk perubahannya, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang itu.
Hasil Rangkaian Pengawasan
OJK menyebut penanganan perkara ini sebagai tindak lanjut proses pengawasan yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Penyerahan tersangka disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga integritas industri perbankan, dan melindungi kepentingan masyarakat.
“OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten,” tegas OJK.
(asr/asr)
