
Jakarta, CNBC Indonesia – Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti entitas usaha PT Indika Energy Tbk (INDY), yaitu PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terkait sengketa lahan. Hal tersebut seiring dnegan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh Polda Sulawesi Selatan terkait aduan sengketa lahan MDA.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen mengaku, perseroan dan MDA mengetahui adanya laporan polisi tertanggal 19 Oktober 2026 serta SP2HP tertanggal 30 Oktober 2026 hanya dari pemberitaan media.
“Hingga surat tanggapan disampaikan, MDA mengaku belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan,” tulis manajemen, Selasa (17/11/2026).
Kondisi tersebut membuat perseroan belum dapat mengonfirmasi pokok laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar. Hal serupa juga berlaku bagi direksi, karyawan, dan kontraktor MDA sepanjang pengetahuan perseroan.
INDY menjelaskan, klaim kepemilikan lahan yang tengah ditangani MDA mencakup area sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Sementara itu, total kebutuhan lahan untuk pengembangan proyek tambang emas Awak Mas mencapai sekitar 1.570 hektare.
Perseroan menyebut kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan dibayarkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik serta memiliki dokumen pendukung yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan pemerintah desa setempat.
“Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi elainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yag di klaim,” ungkapnya.
Manajemen mengungkapkan, hingga 16 November 2026, sekitar 93% lahan proyek telah mendapatkan kompensasi, sedangkan 7% sisanya masih dalam proses. Khusus untuk area yang diklaim seluas 309 hektare, sekitar 97% telah dikompensasi dan hanya 3% yang masih dalam proses.
INDY mengakui risiko permasalahan lahan MDA tersebut belum diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi perseroan sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan penilaian perseroan, hingga 16 November 2026 persoalan tersebut belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024.
Untuk penyelesaian sengketa, INDY menyebut prosesnya akan ditempuh melalui mediasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
MDA telah menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 7 Oktober 2026. MDA juga telah menyampaikan perkembangan permasalahan tersebut kepada Kementerian ESDM.
Selain itu, MDA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulawesi Selatan, dan Polres Luwu untuk mempersiapkan proses mediasi sesuai kesimpulan Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.
Di tengah persoalan sengketa lahan tersebut, INDY memastikan pembangunan proyek tambang emas Awak Mas tetap berjalan normal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi proyek secara keseluruhan, termasuk fasilitas pengolahan, telah mencapai 72,84%.
Saat ini, proyek berada dalam tahap konstruksi akhir dan belum memasuki produksi komersial. Tahapan selanjutnya adalah uji coba pada Desember 2026 dan commissioning, dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027.
INDY menegaskan persoalan lahan tersebut tidak mengubah target jadwal penyelesaian proyek maupun proyeksi kegiatan usaha MDA. Perseroan juga menyebut tidak ada perubahan material terhadap kebutuhan pendanaan proyek.
Hal ini sejalan dengan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada 11 November 2026 yang menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal.
Sementara, dari sisi keuangan, INDY menyatakan tidak terdapat kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Bahkan, nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim tersebut tercatat kurang dari 1% dari total aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026.
Perseroan juga tidak mengidentifikasi adanya indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan yang berada di area sengketa.
Dari aspek hukum, INDY menyatakan sepanjang pengetahuan perseroan tidak terdapat gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim kepemilikan lahan tersebut. Kontrak Karya MDA juga dipastikan tetap berlaku. Selain itu, MDA tidak menerima sanksi administratif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
(rob/rob)



















