• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

November 18, 2026
Industri Asuransi Masih Enggan Investasi Saham, OJK Ungkap Penyebabnya

Industri Asuransi Masih Enggan Investasi Saham, OJK Ungkap Penyebabnya

November 18, 2026
Terseret Kasus Sengketa Lahan, Saham Indika Anjlok 13,5% dalam Sebulan

Terseret Kasus Sengketa Lahan, Saham Indika Anjlok 13,5% dalam Sebulan

November 18, 2026
34 Dapen RI Berguguran Dalam 5 Tahun, Bos OJK Ungkap Penyebabnya

34 Dapen RI Berguguran Dalam 5 Tahun, Bos OJK Ungkap Penyebabnya

November 18, 2026
Belum Lama IPO, Jumlah Investor Emiten Raffi Ahmad (RANS) Turun 10.883

Belum Lama IPO, Jumlah Investor Emiten Raffi Ahmad (RANS) Turun 10.883

November 18, 2026
Rupiah Dibuka Stabil, Dolar AS Bertahan di Level Rp18.240

Rupiah Dibuka Stabil, Dolar AS Bertahan di Level Rp18.240

November 18, 2026
Breaking! IHSG Melesat 1%, Ini Penyebabnya

Breaking! IHSG Melesat 1%, Ini Penyebabnya

November 18, 2026
IHSG Dibuka Menguat 0,35% ke Level 5.323

IHSG Dibuka Menguat 0,35% ke Level 5.323

November 18, 2026
IHSG Bergejolak, OJK Tes Seberapa Kuat Industri Asuransi RI

IHSG Bergejolak, OJK Tes Seberapa Kuat Industri Asuransi RI

November 18, 2026
Belum Lama IPO, Jumlah Investor Emiten Raffi Ahmad (RANS) Menyusut

Belum Lama IPO, Jumlah Investor Emiten Raffi Ahmad (RANS) Menyusut

November 18, 2026
Pasar Saham Tertekan, Simak 5 Saham Pilihan Hari Ini

Pasar Saham Tertekan, Simak 5 Saham Pilihan Hari Ini

November 18, 2026
Kospi Terbang 2,9%, Bursa Asia Pesta Efek Kinerja Nvidia

Kospi Terbang 2,9%, Bursa Asia Pesta Efek Kinerja Nvidia

November 18, 2026
Aset dan Bisnis Inhealth Bakal Melebur ke IFG Life

Aset dan Bisnis Inhealth Bakal Melebur ke IFG Life

November 18, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Indonesian Business Times
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Indonesian Business Times
No Result
View All Result
Home Lifestyle

DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

31 minutes ago
in Lifestyle
DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi bisa menerbitkan surat utang atau obligasi daerah ke depan untuk menunjang pembangunan dan optimasi potensi pariwisata di daerahnya.

Hal ini menyusul persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyepakati penerbitan obligasi daerah di kedua provinsi tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang No.20 tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU perubahan UU No.21 tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Saat rapat panja, penerbitan obligasi daerah provinsi NTB masuk dalam ayat 4 huruf A dalam RUU tentang Provinsi NTB yang berbunyi, “Selain dukungan pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat: (huruf) A. Menerbitkan obligasi daerah.”

Mayoritas para peserta rapat panja tersebut, terutama dari Komisi II menyepakati provinsi NTB bisa menerbitkan obligasi daerah. Meskipun demikian, sejumlah anggota Komisi II tetap menekankan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyetujui adanya butir penerbitan obligasi daerah, dengan catatan sesuai dengan serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi.

“Pertama yang huruf A, menerbitkan obligasi daerah, menurut saya enggak masalah. Saya sudah mempelajari itu enggak mudah juga menerbitkan pimpinan.Ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi. Kalau dia mampu berarti top daerah itu.Jadi kalaupun ini di apa diloloskan yang A enggak masalah,” kata Azis dalam rapat panja di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Seementara Wakil Ketua Baleg DPR RI Sutarman Panjaitan yang memimpin rapat menekankan bahwa meskipun diatur dalam UU, jika disahkan, dalam implementasinya tetap sesuai dengan permintaan pasar.

“Ini kan pertama menerbitkan obligasi daerah. Ini memang tergantung di laku itu enggak obligasinya itu,” kata Sutarman saat rapat Baleg.

Sutarman pun mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTB, yang memuat sumber pendanaan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya.

Kemudian, pada pembahasan RUU tentang Provinsi NTT juga diatur penerbitan obligasi daerah dalam di ayat 4 yang berbunyi, “Selain dukungan pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat titik dua. Huruf A, menerbitkan obligasi daerah.”

Sutarman pun turut mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTT, yang memuat sumber pendanaan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya.

Pendapat Kemenkeu Mengenai Penerbitan Obligasi

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bahwa Pemerintah mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

“Kewenangan penerbitannya pada dasarnya telah tersedia dalam UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya penerbitan obligasi/sukuk daerah telah diatur dalam UU HKPD, PP 1/2024 (HKFN), dan PMK 87/2024,” ucapnya kepada CNBC Indonesia pada Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, tantangan utama bukan semata-mata kewenangan, melainkan kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Karena itu, penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pelonggaran prinsip kehati-hatian.

Dirinya menjelaskan bahwa kemudahan dalam UU HKPD dan peraturan turunan, yakni persetujuan DPRD menyatu dengan persetujuan Rancangan APBD dan tenggat pasti, yaitu pertimbangan Mendagri paling lambat 15 hari kerja dan persetujuan Menkeu dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan.

Adapun tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menjaga persiapan, persyaratan, pelaksanaan, dan pelaporan agar memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian, serta profesional.

“Untuk menjaga fiscal sustainability, penerbitan pembiayaan utang daerah harus memperhatikan batas kumulatif utang, kemampuan membayar (DSCR), batas defisit APBD, dan kelayakan kegiatan. Kesiapan juga mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah,” ucapnya.

Menurutnya, afirmasi lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses-bukan pengecualian atas persyaratan prudensial.

Bagaimana agar pemda dapat terus menjaga agar batas utangdibawah sama dengan 75% pendapatan, DSCR di atas sama dengan 2,5; batas defisit saat ini 2,50% pendapatan daerah, dan kelayakan kegiatan tetap harus dipenuhi.

Dirinya menekankan bahwa kondisi fiskal kedua provinsi berbeda. NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal yang relatif lebih baik, sedangkan NTT masih memiliki ketergantungan terhadap TKD yang lebih tinggi.

“Keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja dan ruang belanja modal. Pembiayaan utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan, bukan menutup kebutuhan belanja rutin,” ujarnya.

Pernyataan tersebut juga diutarakan Nufransa dalam pertemuan dengar pendapat saat rapat dengan Baleg DPR RI, unsur pemerintah lain, dan pemerintah daerah pada Senin (16/11/2026).

(ras/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Billionaire Developer Jamie McIntyre Eyes Batam for Potential New City Project

Billionaire Developer Jamie McIntyre Eyes Batam for Potential New City Project

August 12, 2025
Dirut TBS Energi (TOBA) Borong 335.000 Saham di Harga Segini

Dirut TBS Energi (TOBA) Borong 335.000 Saham di Harga Segini

August 8, 2025
Bukan Cuma Prajogo, Ini Grup Konglomerat yang Jadi Biang IHSG Hijau

Bukan Cuma Prajogo, Ini Grup Konglomerat yang Jadi Biang IHSG Hijau

August 8, 2025
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Industri Asuransi Masih Enggan Investasi Saham, OJK Ungkap Penyebabnya

Industri Asuransi Masih Enggan Investasi Saham, OJK Ungkap Penyebabnya

November 18, 2026
DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

November 18, 2026
Terseret Kasus Sengketa Lahan, Saham Indika Anjlok 13,5% dalam Sebulan

Terseret Kasus Sengketa Lahan, Saham Indika Anjlok 13,5% dalam Sebulan

November 18, 2026
Indonesian Business Times

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .