Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pihaknya dari Kementerian akan mendampingi peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menyebut, setiap penugasan pemerintah dan aksi korporasi di perusahaan pelat merah akan terus diawasi oleh Kementerian BUMN.
“Termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi, itu juga nanti kami akan mendampingi. Tentu kajian ada di Danantara, tapi untuk ujungnya ya memang kami yang coba membantu dari kegiatan Danantara. Belum lagi di pengawasan, kembali tadi saya sampaikan,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Erick memastikan, dividen yang diperoleh perusahaan-perusahaan BUMN harus memberikan kontribusi bagi negara. Seperti diketahui, kontrubusi dividen BUMN cukup besar
“Jangan sampai nanti bukunya Danantara yang kita harapkan terus memberikan kontribusi, yaitu dividen buat masa depan bangsa kita sebagai tabungan karena sumber daya alam kita sendiri ada keterbatasan ke depan. Nah ini juga penugasan yang selama ini sudah berhasil,” ungkapnya.
Erick melanjutkan lebih jauh, pihaknya juga akan menjaga kinerja operasional Danantara ke depan.
“Jadi memang kita fokus kepada tadi, mendampingi Danantara tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu beregulasi dengan pihak pemerintah. Ini penugasan pemerintah ini yang memang menjadi hal,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, peran Kementerian BUMN untuk masyarakat juga dilakukan dengan berkoordinasi dan berdiskusi dengan Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, salah satunya subsidi.
“Bagaimana yang namanya subsidi kompensasi yang dulunya 2 tahun sekarang jadi 6 bulan, tetapi kita sedang lobby lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga meng-oke kan. Untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar ataupun nanti keputusannya seperti apa,” pungkasnya.
(mkh/mkh)
Next Article
Tugas dan Wewenang Erick Thohir Usai Danantara Resmi Beroperasi
