Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pos Indonesia mengaku masih mengandalkan proyek pemerintah dalam mendukung kinerja keuangan.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan PT Pos sepanjang 2025 mencatat pendapatan usaha Rp3,9 triliun atau anjlok 20% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 5 triliun.
“Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63% saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp 2,4 triliun, hanya tercapai Rp 1,5 triliun,” kata Daud dalam RDP dengan Komisi VI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/6/2026).
Sehingga di EBITDA atau net income bahkan jauh dari target yang sebesar Rp 800 miliar hanya tercapai Rp 300 miliar.
Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik dibandingkan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2 triliun, kini hanya mampu sekitar Rp 600 miliar saja.
“Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya. Namun demikian layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram itu masih bertahan di angka Rp 1,8 triliun,” sebutnya.
Sementara pada layanan jasa keuangan seperti halnya pensiun, kredit, kemudian transfer untuk layanan-layanan tagihan itu juga masih bertahan di angka Rp 1,2 triliun. Layanan properti walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi kontribusinya terbilang kecil.
“Laporan-laporan ini adalah berdasarkan laporan keuangan unaudited yang saat ini masih dalam proses penyelesaian audit laporan keuangan yang akan kami sampaikan berikutnya ketika laporan keuangan audited ini sudah selesai dituntaskan,” tutupnya.
Daud menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir, kinerja keuangan perseroan menghijau karena didukung oleh proyek pemerintah.
Joseph memaparkan, pada tahun 2020, PT Pos dapat menghasilkan pendapatan mencapai Rp 5,4 triliun. Sejak 2020 hingga tahun 2025, pendapatan perusahaan terus meningkat seiring dengan peningkatan kontribusi proyek pemerintah.
“Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan, yang disalurkan kepada warga masyarakat, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Joseph mengungkapkan bahwa pihaknya juga kehilangan ceruk layanan andalan, baik itu layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan kurir, bahkan layanan properti.
“Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,9 triliun,” ucapnya.
Menurutnya, PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali ke potensi inti bisnis.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
