Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bakal menutup sebanyak 700 sampai 800 perusahaan BUMN merugi hingga akhir tahun. Saat ini sudah ada 240 yang sudah dipangkas.
“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” kata Prabowo saat Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026).
Prabowo heran bahwa saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada 1.000 perusahaan BUMN yang beroperasi. Namun banyak di antaranya merugi, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan penutupan.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menghitung banyaknya penghematan didapat karena tidak lagi harus membayarkan gaji para direksi BUMN. Dia mencontohkan jika gaji para direksi maupun jajaran komisaris BUMN senilai Rp 50 juta, maka total gaji yang harus dibayarkan sebesar Rp 400 juta setiap bulan. Belum lagi bonus yang dibayarkan berupa insentif kinerja atau tantiem yang dibayarkan kepada jajaran direksi.
“Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 dikali (jumlah perusahaan) kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan. Dan ada yang gajinya di atas itu. Sudah rugi minta bonus lagi,” katanya.
“Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan – perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” tambahnya.
Sebelumnya, saat rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, disebut sudah ada 258 entitas BUMN yang berhasil dikonsolidasikan dari 1.077 entitas. Rapat itu berlangsung di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, (21/6/2026).
Rencana konsolidasi perusahaan BUMN ini disebut akan terus dilanjutan dengan target 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai untuk meningkatkan efisiensi, dan memperkuat tata kelola serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara.
Dijelaskan juga bahwa, transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
(emy/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
