Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat banyak orang mulai beralih menggunakan sistem modern, termasuk dalam bertransaksi sehari-hari. Dengan sistem pembayaran serba digital, banyak warga mulai enggan membawa uang tunai.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan riset yang menyatakan porsi uang tunai yang beredar di berbagai negara terus menyusut seiring masifnya kemajuan teknologi sistem pembayaran, terutama di negara berkembang.
Salah satunya Indonesia, di mana volume transaksi uang elektronik melesat tajam dalam satu dekade terakhir. Pada 2023, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa e-money mendominasi lebih dari 70% transaksi ritel, melampaui kartu debit dan kredit.
“Adanya dampak yang signifikan, di mana setiap kenaikan 1% transaksi uang elektronik berkaitan dengan penurunan permintaan uang tunai sebesar 1,7%,” ungkap riset LPEM FEB UI yang disusun oleh Jahen F. Rizki dan rekan, dikutip Selasa (23/6/2026).
LPEM FEB UI melanjutkan pengaruh penurunan uang tunai jauh lebih kuat di provinsi yang lebih urban dan maju secara digital, terutama di Jawa.
Hal ini karena infrastruktur digital di Jawa sangat padat dengan jaringan agen, terminal merchant, internet stabil, dan konektivitas seluler yang jauh lebih baik. Sebaliknya, infrastruktur luar Jawa yang masih lemah membuat ketergantungan pada uang tunai tetap tinggi.
“Kewajiban pembayaran elektronik pada jalan tol dan transportasi publik mayoritas terkonsentrasi di Jawa, sehingga berhasil membentuk kebiasaan bertransaksi digital secara konsisten setiap hari,” jelas riset tersebut.
Selain itu, efek jaringan (network externalities) mempercepat penggantian uang tunai karena semakin banyak konsumen dan toko yang beralih ke ekosistem digital, semakin tinggi pula kenyamanannya.
“Tingkat adopsi yang rendah di Luar Jawa karena penggunaan yang terbatas,” terang riset tersebut.
Tak hanya itu saja, dampak dari digitalisasi pembayaran cukup terlihat dari setiap pecahan uang, di mana untuk pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000, mengalami penurunan penggunaan paling tajam, karena posisinya langsung digantikan oleh uang elektronik untuk transaksi harian.
“Dampak pada uang kertas pecahan besar lebih lemah karena masyarakat cenderung menyimpannya untuk berjaga-jaga atau digunakan dalam transaksi besar dan informal,” terang lagi riset tersebut.
Sementara untuk uang logam tidak terpengaruh secara signifikan karena tetap menjadi andalan penting untuk transaksi bernilai sangat kecil dan uang kembalian. Dari sisi perilaku, fenomena ini membuktikan bahwa uang elektronik sukses menggeser uang tunai untuk belanja harian, tetapi belum banyak menyentuh transaksi mikro yang bernilai sangat kecil.
Riset LPEM ini memberikan rekomendasi strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia yang semakin minim penggunaan uang tunai. Untuk Bank Indonesia (BI), perlu memasukkan tren pembayaran digital dalam kerangka proyeksi distribusi uang tunai.
Hal ini karena uang elektronik menurunkan permintaan uang tunai dan mempercepat perputaran uang, penyesuaian ini krusial agar pengelolaan jumlah uang beredar serta stabilitas harga bisa berjalan lebih efektif.
Sementara untuk pemerintah, perlu mendorong intervensi yang lebih terarah agar digitalisasi lebih inklusif.
Langkah ini bisa dilakukan dengan memperluas penerimaan QRIS di kalangan pedagang kecil, menurunkan biaya transaksi bernilai kecil, serta mengintegrasikan platform digital ke dalam program bantuan sosial dan pembayaran upah.
(chd/haa)
Add
as a preferred
source on Google
