Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memandang, pengembangan ekosistem syariah juga dapat dilakukan melalui ekosistem haji dan umrah di Indonesia. Sebab, di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang sangat besar. Mulai dari keuangan, akomodasi, transportasi, catering, hingga pengembangan industri halal.
“Kita harus lihat bahwa bagaimana kita bisa mengubah cara pandang dari sekedar mencatat pencapaian menjadi pengembangan sebuah tesis kebijakan. Ekosistem haji dan umrah tidak hanya dipandang sebagai belanja penyelenggara setiap tahun. Tapi ini merupakan captive market yang permintaannya relatif, pasti, dan berulang,” ujarnya dalam acara ISEI Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, permintaan haji dan umroh tersebut perlu dikonversi menjadi investasi produktif.
Ia menjabarkan, alur pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan rantai nilai halal di Indonesia dimulai dari permintaan pasar, dilanjutkan dengan pembentukan investment vehicle, kemudian peningkatan value capture pada sektor yang terkait, termasuk supply chain-nya.
Selanjutnya, diarahkan kepada bagaimana menghasilkan national impact berupa peningkatan nilai manfaat, penguatan UKM halal, dan penahanan devisa agar tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.
Meskipun demikian, Ia mengaku, ada sejumlah persoalan strategis yang perlu diselesaikan terkait sinergi sektor keuangan syariah, industri halal dan UKM, serta ekosistem haji dan umrah belum berjalan secara optimal.
Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, dengan permintaan terhadap produknya juga sangat kuat, khususnya produk layanan halal, dan kapasitas, namun kapasitas pembiayaan syariahnya ini masih perlu diperkuat.
“Tercermin dalam skor sektor keuangan syariah yang tadi sudah disampaikan, di mana peringkat Indonesia turun dari posisi ketiga menjadi posisi keempat. Dalam konteks inilah pengelolaan keuangan haji menjadi pemain, memainkan peran strategis sebagai katalisator pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pelaksanaan kita,” jelasnya.
Artinya, kata dia, sebenarnya tantangannya bukan lagi mengenai menciptakan permintaan, tapi membangun kapasitas produksi, pembiayaan, inovasi, ekspor, agar permintaan yang besar tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kata kuncinya adalah bahwa pasar yang besar ternyata belum cukup. Saya ingin mencoba menggugah kita semua bahwa kekuatan Indonesia memang terletak di besarnya konsumsi dan potensi sektor halal. Tapi kelemahan kita adalah pendalaman pembiayaan syariah,” sebutnya.
(fsd/fsd)
