Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan BPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57%.
Adapun, angka tersebut meningkat 2,93% dibandingkan 2025 yang sebesar 66,64%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 93,61% dari 92,74%.
Menurut hasil SNLIK 2026, indeks literasi keuangan perdesaan meningkat cukup signifikan sebesar 4,55 persen poin dan indeks literasi keuangan perkotaan juga meningkat sebesar 1,54 persen poin.
Lebih lanjut, berdasarkan jenis kelamin, indeks inklusi keuangan baik perempuan dan laki-laki nyaris seimbang. Indeks literasi keuangan laki-laki tercatat sebesar 69,61%, dan perempuan tercatat 69,54%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh, indeks literasi keuangan meningkat nyaris di semua kelompok, termasuk kelompok yang tidak pernah menempuh sekolah atau tidak tamat sekolah dasar. Kelompok ini meningkat 1,46 persen poin menjadi 45,23%.
Adapun, kontraksi justru hadir di kelompok yang tamat SMA atau sederajat, yakni sebesar 0,02 persen poin menjadi 79,17%. Sementara itu, secara umur, semua kelompok umur mengalami peningkatan. Terungkap, usia 26-35 tahun menjadi generasi yang paling melek keuangan.
“Terlihat usia produktif, kelompok usia 26-35 tahun, memiliki tingkat literasi tertinggi yaitu 78,70%,” ujarnya.
Sebaliknya, usia kelompok 15-17 tahun dan 51-79 tahun masih lebih rendah daripada tingkat nasional, yakni masing-masing 56,04% dan 60,01%. Dengan demikian, bisa disimpulkan separuh rentang usia Gen Alpha, tingkat inklusi keuangannya belum berada di sekitar level nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan standar pengukuran tersebut sepenuhnya mengacu pada pedoman baku yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Alhasil, faktor inilah yang membuat angka literasi keuangan terlihat lebih ketat dan konservatif dibandingkan jika pengukuran hanya didasarkan pada tingkat pengenalan masyarakat terhadap produk.
“Kalau cuma tahu saja mungkin angkanya lebih besar dari ini, tetapi kita benar-benar harus memenuhi lima aspek dan itu sesuai dengan standar OECD. Berbeda dengan inklusi, di mana seseorang yang memiliki satu rekening saja di mana pun sudah langsung dihitung terinklusi,” tegas wanita yang akrab dipanggil Kiki.
(haa/haa)
