Jakarta, CNBC Indonesia – Tingginya tingkat inklusi keuangan yang kini sudah mencapai 93,61% menandakan masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses layanan keuangan.
Namun, ada satu risiko yang perlu dicermati, yakni masih belum optimalnya tingkat literasi keuangan, yang baru mencapai 69,57% pada 2026.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan, untuk itu tingkat literasi keuangan perlu diperkuat dengan mengingatkan masyarakat, khususnya anak muda akan risiko yang dihadapi di tengah pesatnya kemudahan akses keuangan.
“Banyak sekali dengan akses yang besar, tapi ada risiko yang harus kita hadapi dan terus didengungkan, yaitu invetasi bodong, banyak masyarakat kita yang terjerat invetasi bodong,” kata Marwan dalam acara Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026).
Marwan mengatakan, risiko akses keuangan yang kerap menjerat penggunanya biasanya berupa pinjaman online (pinjol) ilegal di samping investasi bodong.
Penipuan berkedok akses keuangan digital itu menurutnya bisa menjerumuskan masyarakat muda hingga mengganggu potensi masa depannya.
“Banyak juga masyarakat kita, termasuk mahasiswa, pinjol ilegal, ada juga adik-adik kita seolah-olah, cerdas finansial, mampu, tapi terjebak utang. Ini jadi perhatian kita, kemajuan teknologi, harus kita ambil manfaat positifnya, jangan sampai yang main gadget terjebak dan mengganggu masa depan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menganggap, literasi keuangan harus terus digencarkan otoritas ke masyarakat di mana pun berada, supaya mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan akses keuangan untuk kegiatan positif, yang membuat masa depan cerah.
“Kemajuan di sektor jasa keuangan sungguh luar biasa, jadi ada dua sisi yang harus diperhatikan, pertama tentu peluang hampir semua yang punya hp, sudah bisa punya akses, apakah keuangan, berdagang, content creator banyak sekali, banyak sekali dengan akses yang besar,” papar Marwan.
(arj/arj)
