Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan BP BUMN bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendorong perluasan pembukaan rekening bank bagi masyarakat Indonesia, dengan prioritas pada kelompok desil 1-6.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar dapat diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening perbankan.
Oleh karena itu para pihak mengadakan pertemuan bersama jajaran Direksi Himbara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Tentu database-nya akan kita dapatkan dari Kementerian Sosial, desil 1-6. Datanya dibagi per daerah,” ungkap Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria melansir laman resmi Instagram @bumn_id, Selasa, (8/9/2026).
Berdasarkan data Kemensos, terdapat sekitar 18,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial. Sekitar 15 juta di antaranya telah menerima bantuan melalui rekening perbankan, sementara sekitar tiga juta lainnya masih menggunakan layanan PT Pos Indonesia.
Dengan inisiatif ini, pemerintah tidak hanya memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan perbankan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa dan kelurahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan dapat berperan sebagai salah satu kanal layanan perbankan.
Melalui skema ini, masyarakat dapat memperoleh layanan seperti pembukaan rekening, penarikan dan penyetoran dana, hingga penerimaan bantuan sosial tanpa harus datang ke kantor cabang bank.
Ke depan, jaringan tersebut juga berpotensi mendukung layanan pembiayaan PNM. Model layanan keagenan seperti BRILink dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangannya sehingga layanan perbankan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efisien.
Di wilayah yang KDKMP-nya belum siap beroperasi, layanan dapat tetap dilakukan melalui PT Pos Indonesia maupun jarıngan perbankan yang telah tersedia, termasuk BRI Unit Desa. Implementasi tahap awal diarahkan melalui sekitar 30 ribu KDKMP yang telah siap, sebelum diperluas secara bertahap ke desa desa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke layanan perbankan melalui kepemilikan rekening. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan rekening bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan nasional dan memperkuat penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih efektif.
“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.
Airlangga menjelaskan, program tersebut akan memanfaatkan basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, khususnya sistem pembayaran nasional.
(mkh/mkh)
