Bogor, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membeberkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan tepat sasaran penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite atau RON 90.
“Ya ini akan masih dilakukan, masih disiapkan,” kata Juda saat ditemui awak media di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi menjadi salah satu opsi pemerintah menekan dampak risiko kenaikan harga minyak mentah global ke perekonomian dan daya beli masyarakat.
Kenaikan harga minyak mentah juga disebut Juda memiliki dampak signifikan bagi fiskal negara, khususnya tekanan ke defisit APBN.
“Kenaikan US$1 ICP (harga minyak mentah Indonesia) dampaknya 6,8 Triliun Pada defisit kita,” ujar Juda.
Karena itu, Juda menekankan perlunya pengendalian konsumsi energi bersubsidi secara luas, tidak hanya bbm bersubsidi namun termasuk listrik dan gas bersubsidi.
“Ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ya ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi ini benar-benar mengena pada sasaran. Ini semua akan memperbaiki atau mengurangi impact harga minyak terhadap defisit kita,” ujar Juda.
Tekanan kenaiakan harga minyak mentah dunia terhadap fiskal terlihat dari membengkaknya realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp331,4 triliun. Angka itu meroket 52,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, relisasi subsidi mencapai Rp177,1 triliun dan kompensasi mencapai Rp154,1 triliun.
Sebelumnya, saat Menteri Keuangan masih dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, muncul wacana pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite. Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas, dengan desil 10 menjadi sasaran awal.
Purbaya mengatakan kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan kepada seluruh kelompok desil 9-10. Pemerintah akan melakukan pembatasan secara bertahap dan terlebih dahulu menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 10.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut ditargetkan mulai dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, Purbaya sempat menyebut pembatasan Pertalite akan diterapkan sebelum pergantian tahun.
“Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis(2/10/2026).
ESDM Mendukung Pembatasan
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengimbau agar konsumsi Pertalite diprioritaskan kepada masyarakat kelas bawah di tengah banyak masyarakat yang mulai melakukan peralihan, dari menggunakan BBM non subsidi seperti Pertamax (RON 92) menjadi BBM bersubsidi.
“Tapi mbok saya mengimbau kepada Saudara-Saudara kita yang mampu, yang apa ya, mobilnya yang bagus, ya kita harus pakai perasaan, lah. Masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak gitu lho,” kata Bahlil kepada wartawan selepas acara InTechSea 2026, Four Seasons Hotel Jakarta, dikutip Kamis(2/10/2026).
Terpisah, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas sempat membeberkan, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite per 30 Juni 2026 mengalami tren peningkatan.
Penyaluran Pertalite tercatat telah menyentuh angka 13,96 juta kilo liter (kl) atau setara 47,68% dari total kuota APBN yang dipatok sebesar 29,27 juta kl.
“Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta kl atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta kl,” bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2026).
Kenaikan konsumsi tersebut dipicu oleh adanya penyesuaian harga pada jenis bahan bakar umum lainnya, seperti Pertamax dan Dex Series. Kondisi itulah yang dinilai menyebabkan beban penyaluran BBM subsidi menjadi lebih besar dalam beberapa waktu terakhir.
(haa/haa)
