Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan syarat bagi perusahaan yang bisa mendapatkan pelakuan khusus dalam kewajiban pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).
Perlu diketahui, perlakukan khusus yang dimaksud adalah kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam minimal hanya 30% dan paling sedikit tiga bulan untuk sektor pertambangan minyak dan gas (migas) serta nonmigas. Mereka juga bisa menempatkan dan menukarkan rupiah selain di himpunan bank milik negara (himbara).
Pertama, perusahaan itu harus berasal dari negara yang memiliki kerja sama bilateral perjanjian multilateral. Saat ini, negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang dan Uni Eropa.
“Punya kerja sama bilateral atau perjanjian multilateral, itu bisa diberikan,” ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2026).
Kedua, pemegang saham perusahaan berasal dari negara-negara yang disebutkan di atas dengan porsi kepemilikan paling sedikit 10%. Misalnya, ada persereoan terbatas atas nama Indonesia dengan investor dari negara lain. Selama investor itu berasal dari negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia dan memiliki saham minimal 10%, maka bisa mendapatkan perlakuan khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Namun, pemerintah tengah mengkaji perubahan kriteria bagi perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam. Bila perseroan terbatas itu didirikan oleh investor dari negara lain, maka harus mengungkapkan pemilik manfaat utama (ultimate beneficial owner). Selain itu, perluasan cakupan bagi eksportir berbentuk bentuk usaha tetap (BUT).
“Jadi UBO-nya itu harus dimasukkan ke Kehakiman (Kementerian Hukum). Sehingga itu jelas. BUT adalah badan usaha tetap yang didirikan di luar negeri. Jadi biasanya itu di kontrak karya migas. Jadi kontraktor migas, nah itu kan 100% kepemilikan asing,” tambahnya.
Sekadar catatan, pemerintah mengatur dua bentuk pengaturan dalam devisa hasil ekspor sumber daya alam. Pertama, pengaturan umum yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Dalam pengaturan umum, seluruh eksportir sumber daya alam pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan wajib memasukkan devisanya ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus. Untuk nonmigas, penempatannya adalah 100% dan paling singkat 12 bulan. Untuk migas, paling sedikit 30% dan paling singkat tiga bulan.
Adapun, bank penempatan dan penukaran rupiah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN); dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).
Kedua, ada pengaturan khusus yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Dalam pengaturan khusus, devisa hasil ekspor sumbe rdaya alam tetap 100% dimasukkan ke sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus. Namun, yang ditempatkan paling sedikit 30% dan paling singkat tiga bulan untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas. Selain itu, bank penempatan dan penukaran rupiah bisa dilakukan di lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.
Adapun daftar bank devisa itu menjadi sebagai berikut
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
5. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI)
6. Standard Chartered Bank
7. Deutsche Bank AG
8. MUFG Bank, Ltd.
9. PT Bank SMBC Indonesia Tbk
10. PT Bank HSBC Indonesia
11. Bank of China
12. PT Bank ICBC Indonesia
13. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
14. JP Morgan Chase Bank, Ν.Α.
15. Citibank, N.A.
16. PT Bank OCBC NISP Tbk
(haa/haa)
