Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Rans Entertainment Indonesia Tbk. (RANS) buka suara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian. Temuan tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang bekerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lain dijalankan secara profesional, mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tulis manajemen RANS, Rabu (11/11/2026).
RANS menyampaikan, terkait dengan kerja sama Kemenbud bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten yang menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat.
Sementara itu, bersama KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Sedangkan kerja sama dengan The Dudas-1, RANS mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring yang menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Manajemen juga mamaparkan, terkait kewajaran harga, RANS menyatakan nilai kerja sama keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terdiri dari satu campaign Kemenbud senilai Rp3.900.000.002 dan tiga campaign KKP senilai Rp10.796.955.000.
Perseroan mengklaim nilai itu mengacu pada commercial rate card yang lazim digunakan untuk klien lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi penyelenggaraan, tingkat kompleksitas, serta deliverables yang disepakati.
“Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair serta berbagai aktivitas promosi lainnya,” tulisnya.
Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut disebut telah menghasilkan lebih dari 150 output yang mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai benefit digital. Dari jumlah itu, lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kemenbud.
Disebutkan bahwa, saat seluruh kewajiban diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital. Perseroan menilai capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views serta perhatian yang tinggi.
Di sisi lain, terkait isu potensi konflik kepentingan terkait Raffi Ahmad, pemegang saham mayoritas RANS yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden (UKP). RANS memahami kekhawatiran publik tersebut, namun manajemen menegaskan bahwa perusahaan berdiri sejak 2018 dan telah berkembang menjadi salah satu creator-based venture paling sukses di Indonesia, dengan jumlah followers yang mencapai lebih dari 140 juta dan kerja sama dengan beragam mitra, baik swasta maupun lembaga pemerintah.
Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 disebut telah dirintis sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai UKP pada Oktober 2024, serta sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemenbud dan KKP. Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 disebut telah membuat sekitar 90 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi untuk campaign bersama KKP.
(rob/rob)
