Jakarta, CNBC Indonesia – Cerita soal pemimpin yang kaya raya tetapi rakyatnya menderita bukan hal baru di Indonesia. Pola ini sudah muncul sejak era kolonial dan terus berulang hingga kini. Fenomena tersebut mencerminkan ketimpangan yang mengakar kuat dalam sejarah kekuasaan di Nusantara.
Salah satu contoh mencolok terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19. Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang sangat makmur di Pulau Jawa, terutama karena hasil komoditas perkebunan yang melimpah.
Kemakmuran tersebut terutama ditopang oleh produksi kopi dalam skala besar. Dalam catatan sejarah, Cianjur menjadi salah satu pusat produksi kopi utama di wilayah Priangan, bahkan mampu mencetak angka panen yang sangat tinggi pada masanya.
Kondisi ini turut mengangkat status sosial para elite lokal, termasuk bupati, yang menikmati limpahan kekayaan dari sistem ekonomi kolonial yang berlaku saat itu.
Sejarawan Belanda, Jan Breman, dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (2014) mencatat bahwa pada masa tanam paksa (1830-1870), Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di wilayah Priangan. Pada 1806, produksinya bahkan mencapai sekitar 1,5 juta pon kopi.
Limpahan kekayaan ini kian mengukuhkan posisi elite lokal. Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam buku Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942 (1998), para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Mereka memperoleh pemasukan dari gaji, pungutan pajak, hingga praktik feodalisme yang tidak tertulis.
Namun, kemakmuran tersebut sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat kecil. Masyarakat justru menanggung beban berat dari sistem tanam paksa kopi. Kerja keras para petani menjadi fondasi utama kekayaan daerah, tetapi hasilnya lebih banyak mengalir ke kas pemerintah kolonial dan dinikmati oleh elite lokal, termasuk sang bupati.
Terlebih lagi, Bupati Cianjur kala itu dikenal memiliki gaya hidup serba mewah. Jan Breman mencatat, sang bupati kerap berkeliling wilayah menggunakan kereta berlapis emas layaknya bangsawan besar.
“Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.
Gaya hidup mewah ini bahkan sampai membebani daerah lain. Mantan pegawai kolonial asal Belanda, Multatuli, dalam novel monumentalnya Max Havelaar (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru menyengsarakan wilayah yang disinggahi.
Menurutnya, bupati datang membawa rombongan dalam jumlah sangat besar yang seluruh biaya akomodasinya harus ditanggung oleh daerah setempat.
“Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.
Menurut Nina Herlina Lubis, kondisi tersebut tidak lepas dari cara pandang terhadap kekuasaan pada era itu. Kabupaten diposisikan layaknya sebuah panggung, dengan bupati sebagai aktor utama yang dituntut untuk selalu menampilkan kemegahan.
“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.
Pada akhirnya, sejarah menunjukkan sebuah pola yang terus berulang. Kekuasaan kerap berjalan beriringan dengan kemewahan segelintir elite, sementara rakyat di bawahnya tetap menanggung penderitaan.
(fab/fab)
