Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap sejumlah modus penipuan yang makin marak terjadi. Berbagai cara dilakukan pelaku untuk menjerat korban, termasuk iming-iming imbalan dari menonton drama China dan iklan.
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan beragam kegiatan usaha dengan berbagai modus penipuan sepanjang periode Mei 2026 lalu. Bahkan, ditemukan pula aksi penipuan yang melibatkan pihak asing melalui modus penyamaran identitas (impersonation) serta penawaran investasi saham perdana (Initial Public Offering/IPO) palsu.
Selain menonton drama China, Satgas PASTI mendapati modus penipuan lain berupa tawaran pembelian hak cipta film. Dalam skema ini, masyarakat dijanjikan keuntungan finansial setelah menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
Modus lainnya meliputi pembuatan akun e-commerce, penyetoran deposit dana untuk mendapatkan komisi, pembiayaan proyek fiktif, hingga investasi aset kripto dengan skema copy trading.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan, pihaknya telah menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026. Laporan terbanyak masih didominasi oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Dari total tersebut, 14.380 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, beberapa saat lalu.
OJK melalui Satgas PASTI langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memblokir 951 entitas pinjol ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya yang tersebar di sejumlah situs dan aplikasi.
Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.
Lembaga pengawas keuangan tersebut juga memberikan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi denda terkait pengawasan perilaku PUJK.
(fab/fab)
