Jakarta, CNBC Indonesia — MSCI telah merilis Global Market Accessibility Review 2026 pada Jumat (19/6/2026). Dalam laporan siklus tahun ini, MSCI mencatat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan peringkat di kelompok negara Emerging Markets.
Namun, Indonesia menjadi salah satu dari dua negara berkembang yang mengalami penurunan penilaian akibat kekhawatiran terhadap struktur kepemilikan saham yang kurang transparan dan indikasi aktivitas perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga.
Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, hal ini sesuai dengan perkiraan para pelaku pasar. Menurutnya, tidak ada alasan untuk Indonesia diturunkan klasifikasi dari status negara berkembang.
“Dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, meskipun risiko mengalami kenaikkan, kami yakin Indonesia masih layak untuk berada disana,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/6/2026).
Meskipun demikian, lanjutnya alangkah baiknya segera dilakukan perbaikan untuk dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar. “Karena jangan sampai mereka benar benar enggan pergi meninggalkan Indonesia,” ucapnya.
Pada pengumuman pada tanggal 24 Juni 2026 mendatang, Ia melihat sejauh ini masih cukup optimis. “Sehingga seharusnya kita masih berada di kasta yang sama,” imbuhnya.
Namun, yang perku dicemaskan justru S&P Rating yang bisa memberikan dampak terhadap pergerakan pasar apabila diturunkan.
Sementara analis Doo Financial Sekuritas Lukman Leong mengatakan, terkait hasil MSCI ada beberapa point yang menjadi sorotan. Namun hal itu dianggap wajar dan kemungkinan lebih besar masih akan di status negara bekembang.
Sementara kalau terkait transparansi pemegang saham, UBO, dan free float, memang menjadi perhatian utama investor asing. Mereka ingin memastikan siapa pemilik sebenarnya suatu perusahaan dan berapa porsi saham yang benar-benar beredar dan dapat diperdagangkan di pasar.
“Jika free float yang tercatat ternyata tidak sepenuhnya independen atau struktur kepemilikan kurang transparan, investor institusi akan menilai likuiditas dan tata kelola pasar lebih berisiko,” ucapnya kepada CNBC.
Namun, bagi investor domestik dan ritel, isu ini umumnya tidak terlalu diperhatikan dibanding prospek harga, bisnis, laba, atau dividen.
Sementara bagi investor yang lebih berpengalaman, transparansi kepemilikan tetap penting karena dapat membantu menilai kualitas tata kelola perusahaan dan mengurangi risiko adanya pihak-pihak terafiliasi yang mendominasi pergerakan saham.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
