Jakarta, CNBC Indonesia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan rencana penggabungan usaha dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA terus berjalan. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin bahkan menegaskan proses tersebut merupakan arahan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan ditargetkan rampung tahun ini.
Menurut Bobby, langkah integrasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi BUMN yang tengah didorong pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah.
“Oh iya itu arahan Danantara. Iya, pokoknya (rampung) tahun ini,” kata Bobby saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam struktur baru yang tengah disiapkan, KAI akan berperan sebagai perusahaan induk (holding), sementara INKA akan berada di bawahnya sebagai subholding.
“Kita holding. INKA jadi sub holding,” ujarnya.
Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KAI sebagai operator transportasi kereta api, dengan INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional. Dengan integrasi tersebut, koordinasi antara kebutuhan operasional dan pengembangan manufaktur kereta diharapkan menjadi lebih terarah.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier mengatakan, DPR telah menerima dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari BP BUMN yang memuat agenda integrasi KAI dan INKA.
Menurut Rizal, dokumen tersebut menyebutkan adanya penekanan terhadap proses akuisisi yang ditargetkan berlangsung pada November 2026.
“Di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI sama INKA. Ini sangat bagus, dan rencana mulai akan ada penekanan akuisisi KAI-INKA di November 2026 di RKAP-nya,” ujar Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KAI dan INKA.
Ia menilai penggabungan kedua BUMN tersebut berpotensi memperkuat industri perkeretaapian nasional, karena mengintegrasikan sektor operator dan manufaktur dalam satu ekosistem bisnis yang saling mendukung.
Meski demikian, DPR mengingatkan agar proses integrasi dilakukan secara hati-hati.
Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan turut menekankan, sinergi antara operator dan manufaktur tidak boleh mengorbankan pengembangan bisnis salah satu pihak, khususnya kemampuan manufaktur nasional yang dimiliki INKA.
“Seandainya, ini ada operator dan manufaktur. Otomatis ini harus sinergitas, integrasi jalan. bukan berarti nanti mematikan manufaktur sendiri,” kata Nashim.
Nashim juga meminta agar model holding maupun pembagian peran bisnis dibahas secara matang sebelum merger direalisasikan.
“Jadi kalau mau holding nanti harus diskusi masing-masing bidang. Jangan sampai KAI dan INKA juga bisa berbuat. Jadi INKA bisa kembangkan yang diharapkan KAI ke depan. Integrasi ini perlu dipikirkan jangan sampai merugikan masing-masing. itu kerjasama yang kami harapkan ke depan,” pungkasnya.
 Rapat kerja Komisi VI DPR dengan KAI dan INKA di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Rapat kerja Komisi VI DPR dengan KAI dan INKA di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
|
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
