Jakarta, CNBC Indonesia – Dua perusahaan minyak sawit tercatat di Singapura, Bumitama Agri dan First Resource dikaitkan dengan area perkebunan di Indonesia yang terdeteksi mengalami kebakaran. Temuan itu tercantum dalam laporan investigasi Greenpeace yang diterbitkan (5/10/2026).
Greenpeace juga menyoroti First Borneo Plantations, perusahaan tertutup yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan sejumlah perusahaan berbadan hukum Singapura.
Melansir The Strait Times, laporan Green Peace mengidentifikasi konsesi perkebunan yang terkait dengan tiga perusahaan itu, sebagai lokasi terdeteksinya titik api dan asap selama periode Agustus – September 2026.
Meski demikian, First Resource dan Bumitama Agri membantah bahwa kegiatan operasional mereka menjadi sumber awal kebakaran yang sedang disorot.
Kepada The Strait Times, (15/10/2026), First Resource menyatakan deteksi titik panas maupun pengamatan berbasis satelit di dalam atau sekitar konsesi perkebunan belum membuktikan asal kebakaran, pihak yang bertanggung jawab, ataupun adanya penggunaan api secara sengaja untuk membuka lahan.
Perusahaan menyatakan kesimpulan semacam itu memerlukan investigasi lapangan secara terperinci serta penilaian terhadap kondisi di sekitar setiap kejadian kebakaran. Hal ini mencakup pemeriksaan kapan dan dimana titik panas pertama kali terdeteksi, serta bagaimana kebakaran selanjutnya menyebar dari waktu ke waktu.
“Keberadaan titik panas di dalam konsesi tidak seharusnya dengan sendirinya ditafsirkan sebagai indikasi bahwa pemegang konsesi menyebabkan, memulai atau membiarkan terjadinya kebakaran,” kata Perusahaan, dikutip Minggu (18/10/2026).
First Resource juga menyampaikan pihaknya memang mendeteksi titik panas dekat konsesi perkebunannya di Kalimantan Barat. Namun, setelah dilakukan verifikasi banyak titik panas tersebut diketahui berada di luar batas wilayah operasi perusahaan.
Perusahaan mengatakan perkebunannya menghadapi tingkat risiko kebakaran yang berbeda-beda. Area yang berada di dekat batas konsesi, lahan milik masyarakat, serta kawasan yang tidak dikelola dinilai lebih rentan terhadap kebakaran.
First Resources menambahkan, tim pemadam kebakarannya telah bersiaga di sepanjang batas konsesi sejak titik panas pertama kali terdeteksi di area sekitarnya. Tim tersebut memberikan dukungan dalam upaya pemadaman jika memungkinkan serta berkoordinasi dengan “perusahaan-perusahaan tetangga” apabila diperlukan.
Dalam laporannya, Greenpeace mengidentifikasi konsesi yang dioperasikan Kayung Agro Lestari, perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, sebagai salah satu wilayah tempat kebakaran dan asap terdeteksi.
Perusahaan tersebut merupakan anak usaha produsen minyak sawit Indonesia, Austindo Nusantara Jaya (ANJ), yang diakuisisi oleh First Resources pada Mei 2025.
First Resources awalnya mengakuisisi 91,17% saham ANJ dengan nilai sekitar US$330 juta atau setara S$422 juta. Kepemilikannya kemudian ditingkatkan menjadi 95,92% pada tahun yang sama.
ANJ memiliki 99,99% saham Kayung Agro Lestari, yang mengelola perkebunan seluas 13.878 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat.
First Resources, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar S$6,42 miliar per 15 Oktober, mayoritas sahamnya dimiliki anggota keluarga Fangiono dari Indonesia. Ciliandra Fangiono menjabat sebagai CEO perusahaan, sedangkan saudaranya, Fang Zhixiang, menjabat sebagai wakil CEO.
Bumitama Agri
Laporan Greenpeace juga mengidentifikasi Damai Agro Sejahtera, perusahaan perkebunan Indonesia yang terafiliasi dengan Bumitama Agri yang tercatat di bursa Singapura, sebagai salah satu pemegang konsesi di wilayah tempat kebakaran dan asap terdeteksi.
Bumitama Agri, yang tercatat di papan utama bursa Singapura dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar S$3,25 miliar per 15 Oktober, terafiliasi dengan Harita Group dari Indonesia, sebuah konglomerasi yang memiliki kepentingan bisnis di sektor pertambangan dan kelapa sawit.
Perusahaan tersebut dikendalikan oleh keluarga Lim, dengan Lim Gunawan Hariyanto menjabat sebagai ketua eksekutif sekaligus CEO.
Pada 16 Oktober, Bumitama Agri mengatakan sejumlah area di dalam atau berbatasan dengan wilayah perizinannya, terutama kawasan yang dikelola masyarakat dan lahan yang belum ditanami, mengalami kerusakan akibat kebakaran yang menyebar dari lahan di sekitarnya.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada malam 16 Oktober dan ditandatangani oleh Ketua Eksekutif sekaligus CEO Lim Gunawan Hariyanto, perusahaan menyatakan bahwa deteksi titik panas di dalam batas konsesi tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti mengenai lokasi awal kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab memicunya.
“Berdasarkan pengamatan lapangan dan informasi yang tersedia saat ini, sejumlah insiden tampaknya bermula di luar area yang dikelola langsung oleh Grup sebelum menyebar ke lanskap di sekitarnya,” kata perusahaan tersebut.
Bumitama Agri menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan dan memadamkan kebakaran.
Perusahaan yang sebelumnya meminta penghentian sementara perdagangan saham (trading halt) di Bursa Singapura pada 16 Oktober itu juga menyoroti kondisi musim kemarau ekstrem saat ini. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan gambut menjadi sangat mudah terbakar, sementara ketersediaan air dapat menurun tajam.
Bumitama Agri menyatakan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan tanpa pembakaran (zero burning policy) secara ketat. Risiko kebakaran dipantau melalui berbagai langkah, termasuk pelacakan titik panas berbasis satelit, penggunaan drone dengan kamera pencitraan termal, serta stasiun cuaca pintar.
“Berdasarkan pengamatan internal dan hasil investigasi awal yang saat ini tersedia bagi Grup, belum ditemukan bukti yang menghubungkan kegiatan operasional Grup dengan dimulainya kebakaran yang sedang diselidiki maupun dengan kabut asap yang dimaksud,” demikian pernyataan perusahaan.
Saham Bumitama Agri turun 4,81% menjadi S$1,78 pada jeda perdagangan tengah hari 16 Oktober, sebelum penghentian sementara perdagangan saham diberlakukan.
First Borneo Plantation
Greenpeace juga mengidentifikasi Arjuna Utama Sawit sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang terdeteksi kebakaran dan asap. Perusahaan itu dikaitkan dengan grup minyak sawit Indonesia First Borneo Plantation yang disebut memiliki asal-usuk dari Singapura.
First Borneo memiliki keterkaitan kepemilikan historis dengan Singapura. Berdasarkan dokumen regulator yang disampaikan perusahaan energi Thailand PTT pada 2019, perusahaan berbadan hukum Singapura, Chancellor Oil, pernah menjalankan bisnis kelapa sawit melalui First Borneo Plantations.
PTT mengungkapkan telah menjual 77,56% sahamnya di Chancellor Oil kepada Premier Palmoil Energy pada April 2019.
Berdasarkan dokumen perusahaan, pengusaha Indonesia Alexander Thaslim saat ini tercatat sebagai direktur Chancellor Oil dan Premier Palmoil Energy.
First Borneo sebelumnya juga pernah menghadapi tuduhan terkait deforestasi dan perusakan habitat orangutan.
Pada Februari 2026, kelompok lingkungan Mighty Earth menuduh konsesi PT Equator Sumber Rezeki milik First Borneo terus membuka hutan hujan dan habitat orangutan di Kalimantan Barat tanpa izin. Tuduhan tersebut merupakan klaim kelompok lingkungan yang perlu dibedakan dari temuan hukum yang telah diputuskan otoritas berwenang.
Laporan Greenpeace dan tanggapan perusahaan-perusahaan tersebut kembali menyoroti persoalan pengawasan konsesi perkebunan di Indonesia, terutama di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas negara.
Namun, keterkaitan suatu perusahaan dengan konsesi yang mengalami kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan perusahaan tersebut menyebabkan atau sengaja memicu kebakaran. Penentuan tanggung jawab tetap memerlukan verifikasi lapangan dan hasil penyelidikan otoritas terkait.
(haa/haa)
