Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Cianjur dikenal sebagai daerah yang sangat makmur di Pulau Jawa. Terutama karena hasil komoditas perkebunan yang melimpah.
Kemakmuran tersebut ditopang oleh produksi kopi yang sangat besar. Dalam catatan sejarah, Cianjur menjadi salah satu pusat produksi kopi utama di wilayah Priangan, bahkan mencapai angka produksi yang sangat tinggi pada masanya. Kondisi ini turut mengangkat status sosial para elite lokal, termasuk bupati, yang menikmati limpahan kekayaan dari sistem ekonomi yang berlaku saat itu.
Sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870 (2014) mencatat, pada masa tanam paksa (1830-1870), Cianjur menjadi penghasil kopi terbesar di wilayah Priangan. Pada 1806, produksinya bahkan mencapai sekitar 1,5 juta kopi.
Kekayaan ini kemudian mengangkat posisi elite lokal, termasuk bupati. Menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942 (1998), para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Mereka memperoleh pemasukan dari gaji, pajak, hingga praktik feodalisme yang tidak tertulis.
Namun, kemakmuran itu tidak dirasakan oleh rakyat. Rakyat justru menanggung beban berat dari sistem tanam paksa kopi. Kerja keras para petani menjadi fondasi kekayaan daerah, tetapi hasilnya lebih banyak mengalir ke kas kolonial dan dinikmati oleh elite lokal, termasuk bupati.
Terlebih, Bupati Cianjur justru dikenal dengan gaya hidup mewah. Jan Breman mencatat, sang bupati kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan besar.
“Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.
Kemewahan ini bahkan berdampak langsung ke daerah lain. Pegawai kolonial asal Belanda, Multatuli, dalam novelnya Max Havelaar (1860), menyoroti bagaimana kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak justru membebani wilayah yang disinggahi.
Menurutnya, bupati datang dengan rombongan besar yang harus ditanggung oleh daerah setempat.
“Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.
Menurut Nina Herlina Lubis, kondisi ini tidak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diposisikan sebagai panggung, dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan.
“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.
Pada akhirnya, sejarah menunjukkan pola yang terus berulang. Kekuasaan kerap berjalan beriringan dengan kemewahan elite, sementara rakyatnya tetap menanggung penderitaan.
(hsy/hsy)
Add
as a preferred
source on Google
