
Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan kenaikan suku bunga BI pada November 2026 merupakan kebijakan pre-emptive merespons ancaman tekanan ekonomi mendatang.
Ancaman itu kata dia berasal dari potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed pada Desember.
“Kita naik (suku bunga) tuh pre-emptive. Kita mengantisipasi, nanti The Fed juga naikin, Desember,” ujarnya kepada awak media saat ditemui usai Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/11/2026).
Selain itu, Destry mengatakan kenaikan suku bunga yang dilakukan bulan ini untuk menjaga ekspektasi pasar terhadap kebijakan stabilisasi.
Kenaikan BI Rate juga kata Destry memberikan sinyal bahwa bank sentral sangat fokus terhadap menjaga stabilitas.
“Kita mau anchor inflasi supaya gak kemana-mana, dan juga kita merespon dari kondisi di luar yang memang higher for longer,” ujarnya.
Sementara kemungkinan untuk kenaikan suku bunga selanjutnya, Destry menekankan bahwa tergantung untuk kondisi yang berkembang.
“Data dependent,” tegas Destry.
Dirinya juga berbicara terkait nilai tukar rupiah yang berada di level Rp18.200-an. Dirinya mengatakan banyak faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah yang melemah.
“Kan banyak faktor yang memengaruhi,” ucapnya
Dirinya menekankan bahwa BI sudah melakukan berbagai upaya dalam menstabilkan nilai tukar.
“At least Bank Indonesia sudah berupaya optimal dengan seluruh paket kebijakan yang kita punya,” tegas Destry.
Seperti diketahui Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026.
Seiring dengan kenaikan BI Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Selain kebijakan suku bunga, BI juga tetap memperkuat kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong pertumbuhan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
BI juga terus meningkatkan kebijakan sistem pembayaran melalui pengembangan digitalisasi, penguatan manajemen risiko, serta penguatan struktur dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
(arj/arj)



















