Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Rabu (22/10/2025) membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat.
IHSG hingga perdagangan pukul 10:15 WIB melonjak 1,03% ke level 8.237,25. Sebanyak 410 saham menguat, dan hanya 272 saham yang melemah, serta 275 saham stagnan. Volume perdagangan IHSG mencapai 9,81 miliar lembar saham, senilai Rp7,11 triliun, dengan frekuensi transaksi mencapai 910 ribu kali.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk menahan suku bunga. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berakhir Rabu (22/10) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (BI-Rate) tetap di level 4,75%.
Selain itu, gebrakan signifikan datang lagi dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp 20 triliun untuk program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Langkah ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto untuk “membersihkan” data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Purbaya menegaskan, alokasi tersebut sudah difinalisasi setelah pembicaraan intensif dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
“Tadi minta yang ngerekam berapa, Rp 20 triliun, sesuai janji Presiden, itu sudah dianggarkan,” ungkap Purbaya di kantornya, Rabu (22/10).
Program pemutihan ini tidak untuk semua peserta. Sasaran utamanya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta yang didaftarkan Pemda (PBU Pemda) yang datanya menjadi non-aktif akibat menunggak.
Tak hanya memutihkan tunggakan BPJS, pemerintah juga jor-joran menggelontorkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total anggaran Rp 30 triliun dipastikan mulai cair pada Triwulan IV tahun ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk ‘pasang mata’ dan bergerak cepat melakukan verifikasi data. Pasalnya, data penerima kali ini diperluas secara signifikan.
Selain 20,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) reguler, terdapat 14 juta KPM baru yang sebelumnya belum pernah masuk sebagai penerima bantuan reguler. Data baru ini, yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memerlukan verifikasi kilat. Gus Ipul memberi target verifikasi data tuntas dalam lima hari ke depan.
(ayh/ayh)
Next Article
Perdagangan Saham RI Bakal Jadi 3 Sesi, Bos BEI Buka Suara
