Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan investor saat ini terlihat lebih banyak menawar untuk surat utang Indonesia bertenor pendek hingga menengah ketimbang tenor-tenor panjang.
Berdasarkan hasil lelang sembilan seri surat utang negara pada 13 Oktober 2026, bid to cover ratio tertinggi terjadi pada obligasi tenor pendek, seperti SPN01261114 yang mencapai 4,8 kali, dan SPN03270113 sebesar 3,54 kali.
Sementara itu, untuk tenor menengah, seperti FR0110 bid to cover ratio nya 1,94 kali dan FR0111 sebanyak 2,08 kali. Sedangkan tenor panajang seperti FR0107 hanya 1,45 kali dan FR0105 sebanyak 1,15 kali.
Dibanding tahun lalu, tepatnya hasil lelang pada 21 Oktober 2025 bid to cover ratio untuk tenor pendek seperti SPN01251122 hanya 1,03 kali, dan SPN12261008 sebesar 1,87 kali.
Sedangkan untuk tenor menengah seperti FR0109 bid to cover ratio 6,91 kali, dan FR0106 sebesar 7,26 kali. Adapun untuk tenor panjang saat itu seperti FR0102 bid to cover ratio nya masih mampu mencapai 3,81 kali, dan FR0105 sebesar 3,91 kali.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menganggap, semakin tingginya penawaran investor terhadap SUN tenor pendek hingga menengah saat ini lebih disebabkan kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi menengah panjang, karena tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.
Meski begitu, ia menegaskan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga melanda berbagai negara, termasuk negara-negara maju.
“Tampaknya investor masih melihat prospek jangka menengah-panjang masih penuh ketidakpastian. Tren yang sama terjadi pada issuance obligasi negara-negara lain. Contoh untuk US treasury 30 tahun juga bid (permintaan) nya juga sangat lemah,” tegasnya David kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Menurut David, tingginya ketidakpastian ekonomi akibat gejolak geopolitik di berbagai kawasan, khususnya Timur tengah, hingga dampaknya terhadap inflasi dan suku bunga acuan global membuat investor memperpendek durasi portofolio obligasinya.
“Karena ini terkait dengan gejolak politik di Timur Tengah dan dampaknya ke inflasi serta suku bunga kebijakan berbagai negara,” ucap David.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede. Ia berpendapat, kecenderungan investor lebih banyak masuk ke surat utang pemerintah bertenor pendek hingga menengah lebih mencerminkan sikap berhati-hati dalam mengelola risiko suku bunga, nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi.
Ia menegaskan, tren itu tidaklah mencerminkan hilangnya kepercayaan investor terhadap Indonesia, karena terjadi secara global.
Josua menegaskan, pada lelang 13 Oktober 2026, total penawaran masuk justru meningkat menjadi Rp64,86 triliun dari Rp42,87 triliun pada 29 September, atau naik sekitar 51,3%.
Penawaran untuk FR0110 yang jatuh tempo Mei 2032, atau sekitar 5,6 tahun lagi, meningkat dari Rp12,95 triliun menjadi Rp21,15 triliun. Bahkan FR0111 yang jatuh tempo Maret 2037 juga mencatat kenaikan penawaran menjadi Rp8,54 triliun dari Rp5,43 triliun.
“Artinya, minat investor terhadap surat utang Indonesia masih cukup kuat, tetapi mereka semakin selektif dalam menentukan jangka waktu investasi,” tegasnya.
Faktor utamanya adalah perbandingan antara tambahan imbal hasil dan risiko yang harus ditanggung investor. Pada lelang terakhir, FR0110 menawarkan imbal hasil sekitar 7,07%, sedangkan FR0111 yang jatuh tempo 2037 sekitar 7,25% dan FR0105 yang jatuh tempo 2064 hanya sekitar 7,31%.
Artinya, investor yang memperpanjang investasi dari sekitar 10 tahun menjadi hampir 38 tahun hanya memperoleh tambahan imbal hasil sekitar 6 basis poin, padahal risiko penurunan harga obligasi akibat kenaikan suku bunga jauh lebih besar.
Selain itu, obligasi bertenor 5-10 tahun menurut Josua, merupakan acuan utama perdagangan sehingga relatif lebih mudah diperjualbelikan. Jadi, ia menegaskan, investor cenderung memilih instrumen yang menawarkan keseimbangan lebih baik antara imbal hasil, risiko, dan kemudahan pencairan.
“Bahkan, penawaran gabungan untuk FR0102 dan FR0105 sebenarnya meningkat dari Rp3,77 triliun menjadi Rp5,39 triliun. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa investor secara keseluruhan mulai meninggalkan obligasi jangka panjang,” tegasnya.
Namun, unsur kehati-hatian terhadap prospek Indonesia memang Josua akui tidak bisa diabaikan, terutama karena ketidakpastian global dan domestik masih cukup tinggi.
Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun masih sekitar 5,20%, harga minyak Brent berada di atas US$ 100 per barel, dan rupiah masih menghadapi tekanan di kisaran Rp17.900 per dolar AS. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi, nilai tukar, serta perubahan arah suku bunga.
Dari dalam negeri, Josua mengatakan, investor juga mencermati kesinambungan fiskal, kebutuhan penerbitan SBN bruto yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1.495 triliun pada 2027, dan perubahan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif oleh beberapa lembaga pemeringkat.
“Faktor-faktor ini membuat investor belum sepenuhnya yakin bahwa risiko jangka panjang akan segera mereda. Meski demikian, kepemilikan SBN oleh investor asing justru meningkat sekitar Rp35 triliun sejak akhir 2025 hingga 12 Oktober 2026, sehingga belum terlihat bukti kuat adanya penurunan kepercayaan secara menyeluruh,” tegas Josua.
Menurutnya, pesan terpenting dari hasil lelang ini bukan bahwa investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah membayar utang, melainkan mereka semakin menuntut kepastian kebijakan dan imbal hasil yang sepadan sebelum bersedia mengikat dana dalam jangka sangat panjang.
Karena itu, Josua menyarankan supaya pemerintah menjaga kredibilitas fiskal melalui konsistensi pengendalian defisit, transparansi kebutuhan pembiayaan, penguatan penerimaan negara, serta kepastian pelaksanaan program prioritas.
Strategi penerbitan SBN ia tegaskan juga perlu lebih fleksibel dengan tetap menjaga keseimbangan jatuh tempo utang, tanpa memaksakan penerbitan jangka panjang pada biaya yang terlalu mahal. Di sisi lain, stabilisasi rupiah dan pendalaman pasar obligasi, khususnya melalui peningkatan peran asuransi dan dana pensiun sebagai investor jangka panjang, menjadi semakin penting.
“Jadi, kecenderungan saat ini lebih tepat dibaca sebagai kepercayaan investor yang masih terjaga, tetapi disertai kehati-hatian yang meningkat terhadap risiko jangka panjang. Tantangan pemerintah adalah memastikan kehati-hatian tersebut tidak berkembang menjadi penurunan kepercayaan yang lebih luas,” tegasnya.
(arj/arj)
