Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto atas kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp4 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ia memiliki total harta kekayaan Rp4.170.588.649.
Harta kekayaan tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp2.350.000.000 yang berlokasi di Jakarta Timur dan Cirebon.
Selain itu, Ia memiliki harta berupa kepemilikan aset kendaraan sejumlah dengan total nilai Rp595.000.000 yang meliputi Motor Vespa LX IGET 125 Tahun 2022 dan Mobil Chery Micro/ Minibus Tahun 2025.
Di sisi lain, Ia juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp685.900.000 serta kas dan setara kas Rp539.688.649.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan HS atau Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI sebagai tersangka dalam kasus Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.
“Tim penyidik Jampidsus menetapkan HS, dalam perkara tipikor tata kelola usaha pertambangan nikel 2025. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik dilakukan penggeledahan dan lain-lain,” terang Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Syarief Sulaeman membeberkan kronologinya, keterlibatan Hery Sutanto pada awalnya bermula dari permasalhan perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh PT TSHI yang diserahkan ke Kementerian Kehutanan.
“Di mana PT SHI mencari jalan ke luar, kemudian bersama saudara HS mengatur, sehingga surat atau kebijakan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, agar PT TSHI menghitung sendiri beban yang harus dibayar,” terang Syarief Sulaeman.
Lalu, untuk melaksanakan atau melancarkan aksi itu, tersangka HS menerima sejumlah uang dari saudara LKM dalam hal ini Direktur PT TSHI. “Kurang lebih yang diserahkan dari satu orang ini Rp1,5 miliar,” jelas Syarief.
Atas perbuatannya itu, Hery Susanto ditetapkan melanggar pasal 12 huruf a huruf b pasal 606 KUHP. Penahanan baru akan berlaku 20 hari ke depan di rutan Salemba, Jakarta Selatan.
Syarief menambahkan, bahwa kasus ini terjadi pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman di tahun 2015.
Sebagai gambaran, Hery Susanto baru terpilih menjadi Ketua Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026-2031. Dia mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026. Dia menggantikan Mokhammad Najih yang memimpin pada periode sebelumnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
