Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi Kredit Industri Padat Karya baru mencapai 30% dari target hingga November.
Sebagai catatan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) adalah program yang digulirkan pemerintah untuk mendukung penguatan, modernisasi alat/mesin produksi, serta peningkatan daya saing sektor industri padat karya
Akibat masih rendahnya realisasi kredit tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong penyaluran kredit dengan pelebaran ke kredit modal kerja.
“Jadi kredit untuk padat karya, kemarin kita sediakan anggaran, tetapi anggarannya baru dipakai kurang dari 30% Dengan target 600 miliar. Jadi ini kita dorong lagi aan sebetulnya kreditnya kita sudah perluas, bukan hanya kredit investasi tetapi juga kredit modal kerja,” katanya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Airlangga mengaku pemerintah akan menyiapkan anggaran kredit untuk industri padat karya sebesar Rp600 miliar tahun depan.
KIPK tersebut merupakan bagian dari anggaran pemerintah untuk kredit program pada 2027 senilai Rp 394 triliun, naik dibanding pagu anggaran yang disiapkan pada tahun ini senilai Rp 337 triliun.
Airlangga Hartarto mengatakan, kredit program yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu terdiri dari berbagai macam skema.
Airlangga merincikan, dari total anggaran kredit program pemerintah senilai Rp 394 triliun pada 2027, paling banyak disiapkan untuk skema KUR sebesar Rp325 triliun.
Selanjutnya, untuk Kredit Program Perumahan Rp 30 triliun dan akan ditingkatkan pada Semester II-2026, Perempuan Prasejahtera Rp 30 triliun, Kredit Usaha Pertanian Rp 1,4 triliun, serta Kredit Industri Padat Karya Rp 600 miliar.
Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad hingga Oktober 2026. 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
(haa/haa)
