Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan subhan palal. Menurut Yusril, dengan pencabutan tersebut, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019 tersebut.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 12/11/2026) berikut ini.
