Jakarta, CNBC Indonesia – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meresmikan UMKM Center, sebagai bentuk dukungan untuk menguatkan sektor UMKM pada Kamis (18/6/2026). Pada kesempatan yang sama, Perbanas juga memaparkan hasil riset awal mengenai perkembangan serta tantangan UMKM saat ini.
Riset menggunakan metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui serangkaian focus group discussion (FGD) yang mempertemukan asosiasi industri jasa keuangan seperti Himbara, Asbanda, Asosiasi Fintech (Aftech) dengan para pelaku usaha, komunitas UMKM dan akademisi. Selain para pihak yang mewakili sisi penawaran dan permintaan kredit itu, FGD juga menghadirkan para pengambil kebijakan (regulator) terutama yang terkait langsung dengan sektor UMKM.
“Peresmian UMKM center dan paparan hasil penelitian tentang UMKM ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus salah satu ikhtiar kami dalam memajukan industri UMKM Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi, sektor UMKM perlu diperkuat agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Kami optimistis, kerja sama yang baik antara industri perbankan, ekosistem UMKM dan para pengambil kebijakan akan memberikan manfaat luar biasa bagi negeri ini,” kata Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi saat Press Conference Hasil Kajian UMKM di Four Seasons Hotel, Kamis (18/6/2026).
Hasil penelitian dipaparkan oleh Winang Budoyo, Chief Economist Perbanas. Dalam paparannya, Winang menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan pelemahan sejak akhir 2022 dan mulai masuk ke zona negatif pada akhir 2025. Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar -0,47% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pelemahan ini berbeda dari tren kredit perbankan secara umum, terutama kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi yang masih tumbuh positif. Dengan demikian, penurunan kredit UMKM mengindikasikan ada persoalan mendasar pada segmen UMKM.
Pelemahan kredit UMKM saat ini lebih didorong oleh sisi permintaan kredit atau bersifat demand-driven. Mayoritas (hampir 90%) UMKM formal dan informal tidak mengajukan kredit karena merasa belum membutuhkan pinjaman sebagai alasan utamanya. Pembiayaan usaha mereka hampir 90% berasal dari dana pribadi (self-funded). Hal ini menunjukkan permasalahan utama rendahnya akses pembiayaan UMKM terletak dari sisi permintaan (demand side) kredit itu sendiri.
Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan sisi penawaran (supply side) pembiayaan UMKM sudah sangat suportif. Hal ini tercermin dari survei yang menemukan bahwa ketika UMKM formal mengajukan kredit, tingkat persetujuannya sangat tinggi, yaitu sekitar 94,3%.
“Fakta ini mengonfirmasi persoalan utama bukan terletak pada penolakan bank, melainkan pada rendahnya permintaan kredit baru, terbatasnya dorongan ekspansi usaha, dan belum kuatnya kesiapan UMKM untuk mengakses pembiayaan formal,” kata Winang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset & Kajian Ekonomi & Perbankan Perbanas, Aviliani berharap UMKM Central nantinya dapat membantu para pelaku UMKM yang unbankable menjadi bankable, memberikan pendampingan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
