Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah dinamika global dan tekanan pada segmen usaha mikro, Pemerintah mengklaim pembiayaan UMKM tetap berjalan seiring dengan kebijakan yang terarah dan adaptif, khususnya melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menilai hal ini menunjukkan bahwa kontraksi yang terjadi bersifat terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, KUR menjadi instrumen utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.
“Hingga Triwulan I 2026, KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21% (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” papar Haryo, dikutip Senin (20/4/2026).
Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.
Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23% (yoy), menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.
“Dari sisi risiko, Pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi NPL kredit UMKM mencapai 4,55% pada Maret 2026,” ujarnya.
Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent.
Haryo mengungkapkan temuan bahwa penjaminan/pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.
Kinerja penjaminan/pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan. Dengan kemampuan cakupan penjaminan/pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70% dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.
Berbagai indikator risiko penjaminan/pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8%, Non-performing Guarantee (NPG) sebesar 2,8%, serta recovery rate sebesar 27,8%.
Haryo menuturkan skema penjaminan/pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
