Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada hari ini, Selasa (27/10/2026) di Balai Kota.
Rencana pertemuan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Suahasil saat ditemui wartawan selepas menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Saat itu, Suahasil mengatakan, akan membahas banyak hal dengan pemerintahan DKI Jakarta dalam pertemuan pada hari ini. Namun, ia tak spesifik menyinggung soal pembahasan rencana DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah alias municipal bond.
“Akan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dengan pemda DKI, nanti. Nanti kita jadwalin,” kata Suahasil saat itu.
Adapun hasil dari pertemuan yang digelar hari ini, ternyata juga tidak spesifik membahas terkait dengan rencana DKI Jakarta dalam menerbitkan obligasi daerah.
 Menteri Keuangan, Pak Suahasil, berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026). (Tangkapan layar @pramonoanungw) Foto: Menteri Keuangan, Pak Suahasil, berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026). (Tangkapan layar @pramonoanungw)
|
Dalam unggahan akun instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung @pramonoanungw, pertemuan itu salah satunya membahas dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta.
“Kemenkeu juga mendukung keberlanjutan kolaborasi Pemerintah Jakarta dengan LPDP untuk menghadirkan LPDP Jakarta, program beasiswa yang membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Jakarta melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri,” tulis Pramono dalam postingannya.
Pramono menyebut Suahasil dan jajarannya juga sempat berkeliling melihat balai kota. Dalam pertemuan itu turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wirasakti, dan Dirjen Anggaran Sudarto.
“Terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Pusat. Bismillah, semoga kolaborasi ini bisa segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” ungkap Pramono.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Surat utang itu dirancang dengan tenor tujuh tahun alias jatuh tempo pada 2034.
Dana yang terhimpun dalam surat utang atau yang dikenal dengan istilah municipal bonds itu akan digunakan untuk membiaya proyek-proyek strategis warga Jakarta, seperti LRT rute Velodorme-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah, embung, polder, hingga infrastruktur publik lainnya.
Namun, saat periode Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pembahasan tentang persetujuan penerbitan obligasi daerah pemprov DKI Jakarta tak kunjung terealisasi.
(arj/arj)
