
Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kasus dugaan manipulasi perdagangan waran kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (19/11/2026). Kasus ini disebut menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp6,97 miliar.
Dalam siaran pers, Jumat (20/11/2026), penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU, sehingga proses hukum kini berlanjut ke tahap penuntutan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di sektor pasar modal untuk menjaga integritas perdagangan efek dan memperkuat pelindungan investor.
“Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S yang merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas,” jelas OJK.
Para tersangka diduga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun pergerakan harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam aksinya, mereka diduga memakai identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta memanfaatkan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi guna memunculkan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
Dugaan manipulasi pasar ini berlangsung pada perdagangan 29 Mei 2023. Sejumlah efek yang terkait dalam perkara ini meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), dan Waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A SP 236.
Sebelumnya, penyidik OJK telah melakukan penahanan terhadap keempat tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk karena adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri.
Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, sementara satu tersangka lainnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan Cipinang.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan mempertimbangkan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan, sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal.
Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan terus diperkuat agar penindakan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan tegas, konsisten, dan mendorong perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, serta transparan.
“OJK berkomitmen untuk terus menjaga integritas pasar modal Indonesia, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” tutup OJK.
(asr/asr)



















