Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Adapun penipuannya dilakukan dengan berbagai modus.
Diantara modus-modus penipuan keuangan tersebut antara lain mencakup investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin, serta penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan masyarakat.
Dengan ini, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.
“Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Senin, (10/11/2026).
Lebih jauh, berikut merupakan modus-modus penipuan keuangan yang ditindak Satgas PASTI:
Entitas dengan Modus Pengerjaan Tugas, Penyetoran Deposit, dan Member Get Member
10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selain kesepuluh entitas tersebut, ada entitas bernama Zahra Berkah diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari.
Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, antara lain penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Selain itu, dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan.
“Berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK,” kata dia.
Selain itu, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut serta menawarkan keuntungan berbasis tim, dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang tergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh.
Berdasarkan hasil verifikasi, SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Ada pula MAERA yang diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas dengan Modus Penawaran Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset
OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi yang diawasi oleh OJK.
Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Selain itu, dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas dengan Modus Impersonasi Perusahaan atau Lembaga
Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di Cina.
Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
“Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan. Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs web sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email [email protected],” ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian tersebut melalui situs web Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
(rob/rob)
