Jakarta, CNBC Indonesia – Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan bahwa pelaku pasar sangat responsif terhadap setiap informasi yang berkembang di pasar. Hal tersebut bisa terlihat dari transaksi di pasar modal usai OJK mengumumkan reformasi integritas pasar modal.
“Kami lihat pasar respon positif, non residen kembali net buy Rp2,07 triliun dan Rp5,6 triliun minggu lalu. Kepercayaan dapat pulih, tapi ini harus didukung implementasi konsisten kepada pelaku pasar,” ujarnya dalam Market Outlook 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa, (3/3/2026).
Seperti diketahui, OJK telah mendorong percepatan reformasi integritas pasar modal melalui 8 rencana aksi.
Pertama, kebijakan baru free float dengan menaikkan batas minimum menjadi 15% sesuai standar global. Kebijakan ini akan berlaku untuk emiten yang akan IPO dan diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian wajar.
Kedua, transparansi ultimate beneficial owner (UBO), untuk meningkatkan kredibilitas dan investibility pasar. Ketiga, penguatan data kepemilikan saham.
“Per hari ini akan ada di website bursa, dari 9 jenis investor jadi 25 jenis investor. Yang di atas 1%, akan disampaikan KSEI hari ini. Lalu yang lainnya dari 9 jadi 25 kategori itu sedang disiapkan,” terang Friderica.
Rencana aksi keempat, demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sebagai bagian dari penguatan governasi dan mitigasi benturan kepentingan. Kiki, sapaan Friderica menegaskan OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi bursa efek.
Kelima, penegakan peraturan dan sanksi, dengan memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran hukum, termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan.
“Sudah kita umumkan bagaimana sanksi bagi emiten dan finfluencer. Ini arahan yang kita diskusikan di forum komisi XI, dimana finfluencer banyak meresahkan masyarakat. Ini semoga jera, sehingga tidak sembarangan memberi pendapat yang tidak dilandasi governance baik,” ungkap Kiki.
Keenam, tata kelola emiten dengan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris hingga komite audit. Kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten untuk memiliki sertifikasi CA.
Ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi, dengan mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply dan infrastruktur. Terakhir, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder dalam melanjutkan reformasi struktural secara berkesinambungan.
Selain itu, OJK juga akan bentuk tim satgas percepatan reformasi integritas pasar modal, ini kolaborasi OJK dan pemerintah yang akan secara intensif melihat pemenuhan action plan dan tata kelola market.
“Kepercayaan dapat pulih tapi ini harus didukung implementasi konsisten dari pelaku pasar,” tutupnya.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
