Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyampaikan bahwa masih ada tiga pekerjaan rumah (PR) yang menjadi prioritas dalam membenahi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, ada dua PR yang ditargetkan bisa rampung hingga akhir tahun 2026.
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria menjelaskan, progres penyelesaian pekerjaan rumah Danantara sebenarnya cukup positif dan sudah berada di kisaran 70%. Meski begitu, ada porsi pekerjaan yang lebih kecil tetapi persoalannya masih cukup menantang, lantaran berkaitan dengan BUMN-BUMN Karya.
“Tinggal 30%, tapi emang skalanya cukup masif, yang kita sedang selesaikan itu kan adalah di (perusahaan BUMN) karya-karya. Saya harapkan ini selesai, relatif kita sudah bisa kita lakukan. Perusahaan kita sudah dalam kondisi yang cukup sehat,” ungkap dia dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (24/8/2026).
Dengan kata lain, sebagian besar aset dengan kategori “good bank” sudah berhasil ditangani. Sedangkan, sekitar 30% masih perlu penanganan lebih lanjut alias masuk kategori “bad bank”.
Di samping perusahaan BUMN Karya, Dony menyebutkan, pihaknya tengah melakukan pembenahan di PT Pos Indonesia. Alhasil, transformasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun ini.
Terakhir, permasalahan mengenai dana pensiun juga ditargetkan bisa rampung secepat mungkin. Menurutnya, ketiga PR tersebut perlu menjadi fokus utama bagi Danantara, mengingat bakal memiliki dampak signifikan bagi kinerja BUMN.
“Tiga ini yang sebetulnya masih menjadi PR kita. Sisanya itu skalanya kecil-kecil. Lebih baik banyak konsolidasi, restrukturisasi yang impactnya tidak terlalu signifikan lagi. Tetapi tiga ini total perbaikan yang kita lakukan ditambah dengan yang sudah kita lakukan Rp 135 triliun, ditambah dengan yang potensial ke depan,” terang dia.
Dony melanjutkan, jumlah tersebut adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Untuk itu, penting disampaikan ke masyarakat bahwa biaya perbaikan BUMN ke depannya diperkirakan bakal bertambah sekitar Rp 100 triliun.
Terlepas dari itu, jumlah tersebut merupakan estimasi dan diharapkan realisasinya tidak mencapai angka maksimal tersebut. Bersamaan dengan itu, Danantara juga menerapkan langkah impairment, cut loss, dan tindakan korektif lainnya.
Dony juga bilang, dalam rangka mencegah masalah serupa terjadi, Danantara terus berupaya memperkuat pengawasan dengan melibatkan sejumlah lembaga negara seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harapannya, persoalan yang terjadi di BUMN Karya bisa segera teratasi.
Upaya lain yang dilakukan Danantara adalah mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN. Dony pun mengapresiasi keberhasilan sejumlah BUMN yang mampu memangkas jumlah anak usaha, sehingga mereka benar-benar bisa fokus ke bisnis inti perusahaan.
“Bisa bayangkan kayak Pertamina itu mengurangi 124 perusahaannya. PT Telkom itu mengurangi dari 68 menjadi 18, 50 perusahaan itu bukan hal yang mudah, Pupuk Indonesia mengurangi perusahaannya lebih dari 40 ini bukan hal yang mudah,” sambungnya.
Lantas, ia menilai, proses tersebut bukan hanya pekerjaan Danantara, melainkan juga merupakan hasil kerja sama jajaran manajemen BUMN. Dalam hal ini, Danantara berperan sebagai pemberi arahan, membangun visi, dan memastikan eksekusi berjalan secara optimal.
(dpu/dpu)
