Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung percepatan transisi energi Indonesia terus mendorong pengembangan pembiayaan berkelanjutan utamanya di bidang usaha yang menghasilkan emisi termasuk bisnis energi, manufaktur, transportasi, pertanian hingga kehutanan.
Menilik peran perbankan dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan di energi bersih, Senior Manager Climate Policy Initiative, Luthfyana K. Larasati menilai bahwa sektor perbankan dalam 5-7 tahun terakhir mulai masuk ke sektor transisi energi meski belum merata. Saat ini perbankan big caps telah memulai kebijakan terkait sektor berkelanjutan namun green bond & sustainability bond.
Sementara Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono menyebutkan perbankan memiliki peluang untuk mendorong pembiayaan percepatan transisi energi seperti di proyek 100 Gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Saat ini likuiditas, kualitas asset dan ruang ekspansi perbankan masih sangat besar untuk masuk di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBt)
Meski demikian, CERAH menyoroti kredit investasi yang tumbuh tinggi namun lebih banyak didorong untuk pertambangan dan sektor industri pengolahan bukan sektor EBT.
Lalu seperti apa prospek dan tantangan mendorong pembiayaan perbankan untuk masuk ke sektor transisi energi? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Senior Manager Climate Policy Initiative, Luthfyana K. Larasati dan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono dalam Power Lunch, CNBC (Senin, 31/08/2026)
