Jakarta, CNBC Indonesia – Pasar obligasi Jepang tengah menghadapi tekanan besar. Ini setelah imbal hasil (yield) surat utang pemerintah melonjak ke level tertinggi dalam empat dekade.
Kondisi ini dipicu kekhawatiran investor terhadap rencana anggaran tambahan pemerintah Jepang senilai 3 triliun yen atau sekitar US$19 miliar (Rp338,54 triliun, asumsi kurs Rp17.818/US$). Diketahui, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tengah menyiapkan anggaran tambahan untuk membantu rumah tangga menghadapi lonjakan biaya hidup akibat kenaikan harga energi yang dipicu konflik Iran.
Ya, dana tersebut akan digunakan untuk menambah cadangan fiskal serta mendanai subsidi bahan bakar dan utilitas. Namun, langkah ini justru memicu skeptisisme pasar terkait janji pemerintah untuk tidak menambah total penerbitan obligasi sepanjang 2026.
Perlu diketahui, yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun sempat naik ke 2,809% pada 20 Mei, level tertinggi sejak 1996. Sementara itu, yield obligasi tenor 30 tahun menembus 4%, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap risiko fiskal dan tekanan inflasi yang terus meningkat.
“Pasar obligasi adalah banyak hal, tetapi mereka tidak bodoh,” kata Direktur Ahli Monex Group, Jesper Koll, dimuat CNBC International, Senin (1/6/2026).
“Anda tidak dapat meningkatkan pengeluaran tanpa meningkatkan utang,” tambahnya.
Kekhawatiran juga muncul setelah Takaichi menggunakan acuan tahun kalender 2026 dalam menjelaskan target penerbitan obligasi. Menurut analis, pendekatan itu tidak lazim karena Jepang selama ini menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret.
“Tidak ada seorang pun di Jepang yang pernah membuat kebijakan berdasarkan tahun kalender,” kata Koll.
“Jika ada tanda bahaya, itu adalah tanda bahaya,” ujarnya.
Analis lain, pengamat riset ekuitas untuk Asia di Julius Baer, Louis Chua, juga mengatakan demikian. Apalagi ada ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, ditambah tingginya harga komoditas, serta peningkatan beban subsidi energi, yang memperburuk sentimen pasar terhadap posisi fiskal Jepang.
“Perkembangan terkini- termasuk ketidakpastian yang berkelanjutan di Timur Tengah, harga komoditas yang tinggi, dan pengeluaran subsidi bahan bakar yang meningkat- telah berkontribusi pada kekhawatiran pasar obligasi tentang posisi fiskal Jepang tahun ini,” tegasnya.
Namun, tidak semua analis melihat paket tersebut sebagai sesuatu yang mengganggu. Ekonom APAC State Street Investment Management, Krishna Bhimavarapu misalnya, menyebut langkah pemerintah tetap sejalan dengan pendekatan fiskal Takaichi yang cenderung hati-hati.
“Kami tetap secara struktural optimis terhadap Jepang, baik pada ekonomi maupun pasar,” menurutnya,
“Anggaran tambahan tersebut tampak kurang seperti stimulus luas dan lebih seperti bantalan yang ditargetkan untuk rumah tangga yang menghadapi tekanan harga yang didorong oleh energi yang terkait dengan konflik Iran,” ujarnya.
“Itu membuatnya konsisten dengan filosofi Perdana Menteri Takaichi daripada dorongan permintaan skala besar.”
Sebenarnya, data terbaru telah meninjukan perbaikan ekonomi Jepang. Ekonomi tumbuh pada laju tahunan 2,1% pada kuartal pertama (Q1), dengan PDB riil naik 0,5% dari kuartal sebelumnya.
Ekspor naik 14,8% pada bulan April dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh pengiriman semikonduktor yang kuat dan permintaan terkait AI.
Namun bagi investor, perhatian kini tertuju pada risiko inflasi, potensi kenaikan suku bunga bank sentral, Bank of Japan (BOJ). Termasuk kemungkinan tambahan pasokan obligasi yang dapat semakin menekan pasar surat utang Jepang.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
