Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) belum juga masuk tahap implementasi penuh. Meski kerja sama sistem ini diteken sejak Maret 2021, pemerintah mengakui proyek bayar tol tanpa berhenti itu kini sudah memasuki tahun keenam dan masih dalam tahap persiapan untuk kembali menjalani uji coba.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan uji coba ulang MLFF. Langkah itu dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pengujian sistem dilakukan kembali secara menyeluruh.
“MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6 ya. Tapi saat ini update proses kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini,” kata Ni Komang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam proyek ini badan usaha pelaksana (BUP) yang terlibat adalah Roatex Indonesia Toll System (RITS). Namun, sebelum sistem diterapkan lebih jauh, pemerintah masih harus memastikan kesiapan teknis MLFF untuk diterapkan di ekosistem jalan tol Indonesia.
“Sebenarnya buat dalam hal ini BUP-nya adalah RITS. Untuk saat ini memang bisa saya sampaikan, kita sedang melakukan persiapan uji coba kembali atas rekomendasi dari BPKP. Saat itu sudah direview oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif, untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia,” ujarnya.
MLFF sendiri merupakan sistem transaksi tol nirsentuh yang dirancang agar kendaraan dapat melintas tanpa berhenti di gerbang tol. Sistem ini digadang-gadang akan mengubah pola transaksi tol dari yang selama ini berbasis kartu elektronik menjadi pembayaran nirsentuh berbasis teknologi digital.
Meski begitu, implementasi MLFF sampai saat ini belum masuk tahap komersial. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengujian, termasuk pengujian fungsi atau functional test, sebelum nantinya dapat masuk ke fase uji coba dan evaluasi secara lebih luas.
 Jalan Tol Bali-Mandara akan menggunakan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Juni 2023. (Dok. Kementerian PUPR) Foto: Jalan Tol Bali-Mandara akan menggunakan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Juni 2023. (Dok. Kementerian PUPR)
|
Di sisi lain, rencana implementasi MLFF juga masih menyisakan sejumlah catatan dari badan usaha jalan tol.
Plt. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yang juga Direktur Operasional dan Teknik PT Marga Mandala Sakti, Kristianto, mengatakan ada persoalan mendasar yang menurutnya perlu dibereskan sebelum sistem tersebut dijalankan.
Ia menyoroti skema MLFF yang berpotensi mengalihkan hak pengumpulan tol dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). Menurut dia, hal itu bisa menimbulkan persoalan serius bagi BUJT karena hak pengumpulan tol selama ini menjadi jaminan atau kolateral kepada pemberi pinjaman.
“Terkait dengan MLFF ini ada masalah prinsip dan hakiki yang sebetulnya sangat sulit untuk dilaksanakan oleh kami. ini terkait dengan dengan adanya kemungkinan default,” kata Kristianto dalam kesempatan yang sama.
“Jadi seperti kita ketahui bersama, sebagaimana yang kami terima di dalam perencanaan proses pelaksanaan MLFF, gimana jika MLFF ini dilaksanakan maka pemerintah akan membentuk BUP (badan usaha pelaksana), yang mana badan usaha ini akan melakukan proses pengumpulan tol, dan untuk hal tersebut maka BUP ini akan mengambil alih hak pengumpulan tol BUJT,” sambungnya.
Kristianto pun menyebut BUJT sebagai investor selama ini hanya mempunyai hak pengumpulan tol saja, dan hak pengumpulan tol tersebut saat ini sudah menjadi kolateral bagi BUJT kepada lender.
“Sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank,” lanjut dia.
Kristianto mengatakan, kondisi itu menjadi persoalan pokok yang sulit dijelaskan baik kepada pihak kreditur maupun investor jalan tol.
“Nah ini yang kami juga sangat sulit sekali menyampaikan hal ini kepada para lender dan juga kepada investor-investor kami. Jadi ini masalah pokok kami,” tegas dia.
Selain skema bisnis, ia juga menyoroti aspek akurasi pengumpulan tol. Menurut dia, sistem pengumpulan tol yang saat ini dijalankan para BUJT sudah memiliki tingkat akurasi yang nyaris sempurna, sementara teknologi MLFF yang pernah dipaparkan oleh RITS disebut masih menyisakan celah.
“Terkait dengan akurasi atas hasil pengumpulan tolnya. Seperti kita ketahui bersama, alhamdulillah bahwasannya proses pengumpulan tol dalam rangka pengembalian investasi yang saat ini berjalan, yang dilakukan oleh para BUJT akurasinya sudah bisa mencapai tingkat hampir 100%,” jelas dia.
“Sementara secara teknis, disclaimer dari RITS yang pernah disampaikan kepada kami, waktu itu akurasi mereka hanya 94%, sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6% tersebut,” imbuhnya.
Kristianto menilai, jika sistem yang dibawa RITS nantinya diadopsi karena menggunakan sistem Global Navigation Satellite System (GNSS), maka persoalan akurasi itu berpotensi menjadi polemik di internal BUJT.
“Jika kemudian sistem yang dibawa oleh RITS tersebut diadopsi karena mereka menggunakan sistem GNSS, mungkin ini permasalahan pokok yang selama ini menjadi polemik di internal kami BUJT,” kata Kristianto.
Ia pun menyebut, jika tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan tol, para BUJT pada dasarnya menilai pengembangan sistem serupa bisa dilakukan secara internal dengan teknologi yang sudah mereka miliki saat ini.
“Dengan segala hormat, mungkin perlu kami sampaikan, kalau memang terkait.. kita sudah berkehendak untuk memutuskan menggunakan MLFF ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan. Bisa kami sampaikan di sini bahwa secara internal para BUJT sudah bisa melaksanakan hal ini secara internal, dengan akurasi dan teknologi yang ada pada kami saat ini,” ucapnya.
Dengan demikian, proyek MLFF yang sejak awal digadang-gadang akan membuat kendaraan melintas tol tanpa berhenti itu masih harus melewati serangkaian pengujian lagi. Di saat yang sama, pemerintah juga masih menghadapi pekerjaan rumah untuk menjawab kekhawatiran operator jalan tol, baik terkait skema pengelolaan pendapatan maupun akurasi sistem yang akan digunakan.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
